Kemenkum Blokir Sementara Akses Administrasi FFI
Persoalan kepengurusan Federasi Futsal Indonesia (FFI) mendorong Kementerian Hukum mengambil langkah administratif dengan memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Kebijakan ini diberlakukan melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) setelah menerima permintaan resmi PSSI pada 13 November 2026.
Langkah tersebut bertujuan mencegah perubahan data kepengurusan selama konflik internal organisasi belum terselesaikan. Dilansir dari Detik Sport, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, menyatakan bahwa pembatasan dilakukan sesuai kewenangan kementeriannya.
Andi menjelaskan bahwa pemblokiran hanya menyasar akses administrasi badan hukum FFI. Kebijakan tersebut tidak menghentikan aktivitas organisasi maupun penyelenggaraan olahraga futsal yang berada di bawah naungan PSSI.
"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujar Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum.
Ia menegaskan bahwa pembatasan administratif tidak memengaruhi kegiatan olahraga maupun pembinaan futsal. Penentuan kepengurusan definitif tetap harus mengikuti mekanisme organisasi yang berada dalam lingkup PSSI.
"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," jelas Andi.
Kemenkum juga memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak bersifat permanen. Proses administrasi badan hukum dapat dilanjutkan setelah Kongres Luar Biasa (KLB) digelar dan kementerian menerima pemberitahuan resmi dari PSSI mengenai hasil penetapan kepengurusan FFI.
"Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Andi.
Andi menempatkan penyelesaian konflik kepengurusan sebagai kewenangan PSSI, bukan Kemenkum. Menurutnya, kementerian hanya bertanggung jawab memastikan administrasi badan hukum berjalan tertib dan memiliki dasar hukum yang jelas.
"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI, seperti asosiasi lainnya; bola pantai, atau asosiasi bola wanita, sesuai aturan yang berlaku. Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Andi.
Ia juga menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan organisasi agar kegiatan pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi tetap berjalan. Pengembangan prestasi futsal nasional menjadi salah satu perhatian dalam proses penyelesaian tersebut.
"Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.
Dalam struktur olahraga nasional, FFI merupakan asosiasi anggota PSSI yang berafiliasi dengan FIFA. Futsal sendiri berada di bawah naungan dan regulasi FIFA sehingga perubahan kepengurusan FFI harus mengacu pada ketentuan Statuta PSSI.
Dalam surat kepada Kemenkum, PSSI turut menyampaikan bahwa pihaknya telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI. Penunjukan tersebut bertujuan menjaga keberlangsungan organisasi sekaligus mempersiapkan pelaksanaan KLB sebagai mekanisme penyelesaian persoalan internal.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow