Penulis Dorong RUU Perampasan Aset Sasar Keuntungan Karhutla
Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai perlu menyasar keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pembakaran ilegal, bukan sekadar menghukum pelakunya. Gagasan ini disampaikan M. Fishabililah melalui tulisan opini yang dipublikasikan detik.com pada 1 November 2026, dengan mendorong penguatan RUU Perampasan Aset.
Menurut Fishabililah, pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja demi kepentingan ekonomi merupakan kejahatan yang membutuhkan pendekatan hukum lebih luas. Sebab, keuntungan dari aktivitas tersebut berpotensi tetap dinikmati meskipun kebakaran berhasil dipadamkan.
Dalam praktiknya, negara harus mengeluarkan anggaran untuk penanganan kebakaran, sementara masyarakat menghadapi kerugian kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Di sisi lain, pihak yang memperoleh keuntungan dari pembakaran berpotensi tetap menguasai kekayaannya.
Fishabililah menilai pendekatan penegakan hukum Indonesia masih terlalu berfokus pada penghukuman pelaku. Padahal, penghilangan keuntungan ekonomi yang berasal dari tindak pidana juga diperlukan untuk memutus insentif kejahatan lingkungan.
Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan tersebut menyediakan ancaman pidana, sanksi administratif, serta mekanisme pertanggungjawaban perdata.
Namun, pelaksanaan putusan pengadilan masih menghadapi tantangan, terutama ketika aset perusahaan tersebar melalui badan usaha terafiliasi, kepemilikan berlapis, dan transaksi yang sulit ditelusuri.
Fishabililah juga menyoroti kompleksitas kejahatan lingkungan yang melibatkan korporasi. Pihak yang melakukan pembakaran secara langsung belum tentu menjadi pihak yang menikmati keuntungan ekonomi terbesar.
Kondisi tersebut membuat penegakan hukum perlu membedakan pelaku langsung, pengendali keputusan, dan penerima manfaat ekonomi. Tanpa penelusuran menyeluruh, pertanggungjawaban hukum berisiko hanya menjangkau pelaksana di lapangan.
Dalam tulisannya, Fishabililah mengangkat praktik penegakan hukum di Amerika Serikat, Inggris, dan Brasil sebagai bahan perbandingan bagi Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki mekanisme berbeda untuk menangani kejahatan lingkungan dan keuntungan hasil tindak pidana.
Di Amerika Serikat, kerja sama Environmental Protection Agency (EPA) dan Department of Justice (DOJ) memungkinkan penanganan kejahatan lingkungan melalui denda, restitusi, pemulihan, serta perampasan hasil kejahatan apabila memenuhi dasar hukum.
Dalam laporan tahun fiskal 2025, EPA mencatat lebih dari US$600 juta berupa denda, restitusi, dan pemulihan berdasarkan putusan pengadilan. Nilai perampasan hasil ilegal juga melampaui US$1 miliar.
Inggris menerapkan pendekatan melalui Proceeds of Crime Act 2002 (POCA). Aturan tersebut menyediakan mekanisme perampasan keuntungan tindak pidana setelah pemidanaan serta pemulihan perdata terhadap harta yang terbukti berasal dari aktivitas melawan hukum dalam kondisi tertentu.
Melalui mekanisme tersebut, aparat dapat menelusuri aset yang disembunyikan menggunakan struktur perusahaan, perwalian, maupun kepemilikan lintas yurisdiksi. Reformasi melalui Crime and Policing Act 2026 turut memperkuat mekanisme perampasan dan pengamanan aset.
Sementara itu, Brasil memiliki Environmental Crimes Law atau Law No. 9.605/1998 yang mengatur penyitaan instrumen yang digunakan dalam pelanggaran lingkungan.
Pada Juli 2026, Superior Tribunal de Justiça Brasil menegaskan bahwa perampasan alat berat yang digunakan dalam pelanggaran lingkungan tidak selalu mensyaratkan pembuktian iktikad buruk pemiliknya. Meski demikian, prosedur hukum dan hak pemilik untuk membela kepentingannya tetap harus dihormati.
Usulan Penguatan RUU Perampasan Aset
Berangkat dari perbandingan tersebut, Fishabililah mendorong Komisi III DPR RI mempertimbangkan sejumlah penguatan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Salah satu prioritasnya adalah memastikan keuntungan ilegal dari pembakaran hutan dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan aset.
Menurut gagasan tersebut, penindakan tidak cukup hanya menyasar peralatan yang digunakan untuk melakukan pembakaran. Negara juga perlu memiliki mekanisme untuk menelusuri dan mengambil hasil ekonomi yang berasal dari tindak pidana lingkungan.
Salah satu instrumen yang dapat dipertimbangkan adalah Non-Conviction Based Asset Forfeiture. Mekanisme ini memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu, dengan syarat pembuktian memadai, pengawasan pengadilan, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga.
Usulan berikutnya adalah memperkuat transparansi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership. Langkah ini diperlukan agar struktur badan hukum tidak dimanfaatkan untuk menyembunyikan hasil kejahatan maupun identitas pihak yang mengendalikan aktivitas perusahaan.
Apabila terdapat bukti bahwa pengendali atau pemilik manfaat menggunakan perusahaan untuk melakukan tindak pidana atau menyembunyikan hasilnya, mekanisme pertanggungjawaban hukum perlu dapat menjangkau pihak tersebut.
Namun, kepemilikan saham maupun jabatan sebagai direksi tidak dapat secara otomatis menjadi dasar perampasan kekayaan pribadi. Hubungan antara aset, perbuatan melawan hukum, dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus dibuktikan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow