Said Iqbal Desak Jakarta Gunakan Indeks Upah 0,9 pada 2027
Ketimpangan besaran upah minimum antara Jakarta dan sejumlah kawasan industri di Jawa Barat menjadi sorotan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Presiden KSPI Said Iqbal meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggunakan indeks tertentu 0,9 dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 untuk meningkatkan besaran kenaikan upah pekerja ibu kota.
Permintaan tersebut disampaikan Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Senin (16/11/2026). Seperti dilansir dari Detik Finance, ia menilai penggunaan indeks 0,7 tidak lagi tepat karena UMP Jakarta masih berada di bawah upah minimum sejumlah daerah penyangga, meskipun biaya hidup di ibu kota dinilai lebih tinggi.
Data pengupahan 2026 menunjukkan UMP Jakarta berada di angka Rp 5.729.876. Sementara itu, UMK Kabupaten Bekasi mencapai Rp 5.938.885, Kota Bekasi sebesar Rp 5.999.443, dan Kabupaten Karawang tercatat Rp 5.886.853.
Perbedaan tersebut menjadi dasar tuntutan KSPI agar pemerintah daerah mempertimbangkan indeks tertentu yang lebih tinggi dalam menentukan kenaikan upah tahun berikutnya. Said menilai Jakarta sebagai ibu kota seharusnya tidak memiliki standar upah minimum lebih rendah dibandingkan beberapa daerah di sekitarnya.
"Malu dong. Masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi. Mudah-mudahan jangan pakai lagi 0,7, tapi pakai 0,9, indeks tertentunya," ujar Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia.
Dalam mekanisme pengupahan, indeks tertentu merupakan salah satu komponen yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Formula kenaikan upah minimum juga mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar perhitungan.
Selain persoalan besaran kenaikan, Said menyampaikan perkembangan pembentukan Dewan Pengupahan dan Tripartit Nasional. Ia mengaku memperoleh informasi bahwa Menteri Ketenagakerjaan akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai pembentukan kedua lembaga tersebut.
Menurut informasi yang diterimanya, penerbitan SK diperkirakan berlangsung dalam satu hingga dua minggu mendatang. Keberadaan lembaga tersebut diperlukan agar proses perundingan mengenai kebijakan pengupahan dapat segera berjalan.
Said memperkirakan pengumuman besaran upah minimum 2027 akan berlangsung pada awal Desember 2026. Penetapan tersebut meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Ia juga memperkirakan jadwal penetapan upah minimum berpotensi mengalami keterlambatan. Namun, berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya, pengumuman nilai kenaikan upah diperkirakan tetap berlangsung sekitar awal Desember.
"Jadi udah bisa berunding. Dugaan saya kemungkinan akan molor memang penetapan upah minimum. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal bulan Desember 2026, kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027," ujar Said Iqbal.
Di luar pembahasan kenaikan upah, Said turut menyoroti perusahaan yang masih membayar pekerja di bawah ketentuan upah minimum. Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan kurangnya perhitungan kewajiban biaya tenaga kerja ketika sejumlah pengusaha mendirikan perusahaan.
Ia menegaskan perusahaan berskala menengah dan besar wajib memperhitungkan kewajiban pembayaran upah pekerja dalam kegiatan usahanya. Sementara itu, pengaturan pengupahan untuk usaha mikro dan kecil memiliki ketentuan berbeda karena menggunakan mekanisme kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow