Apindo Soroti Risiko Tumpang Tindih Dana Cadangan Pesangon
Rencana pemerintah menunjuk lembaga khusus untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) mendapat perhatian dari kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan program jaminan sosial dan skema pendanaan imbalan kerja yang sudah berjalan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Senin (16/11/2026).
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, meminta pemerintah menyelaraskan rencana tersebut dengan sistem perlindungan pekerja yang sudah tersedia. Menurutnya, fungsi pesangon, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dana pensiun harus dibedakan secara jelas.
Bob menilai penentuan lembaga pengelola bukan satu-satunya persoalan yang perlu diperhatikan pemerintah. Desain mekanisme pendanaan juga harus mempertimbangkan kewajiban perusahaan.
"Hal yang perlu dicermati dalam rencana pembentukan lembaga pengelola DCP bukan hanya pada siapa yang akan ditunjuk sebagai pengelola, tetapi bagaimana mekanisme tersebut dirancang agar benar-benar memberikan kepastian tanpa menciptakan tumpang tindih kewajiban yang tidak proporsional bagi perusahaan," kata Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo.
Saat ini, perusahaan telah berkontribusi dalam sejumlah program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Selain itu, tersedia Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dana pesangon yang disiapkan perusahaan, serta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
DPLK dikelola oleh bank umum atau perusahaan asuransi dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keberadaan berbagai instrumen tersebut menjadi salah satu pertimbangan dunia usaha dalam mempertanyakan kebutuhan pembentukan lembaga pengelola baru.
Apindo juga meminta pemerintah mempertimbangkan optimalisasi infrastruktur perlindungan pekerja yang telah tersedia sebelum menambah kelembagaan baru.
"Penggunaan infrastruktur program yang sudah ada perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari evaluasi desain kebijakan sehingga perlindungan pekerja tidak selalu harus ditempuh melalui penambahan skema dan kelembagaan baru," ujar Bob Azam.
Persoalan lain yang menjadi perhatian pengusaha adalah kemungkinan kewajiban penyetoran dana secara berkala apabila DCP diterapkan melalui lembaga pengelola khusus. Skema tersebut dinilai perlu melalui kajian mengenai pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Bob menyebut dampak penyetoran dana dapat berbeda antara sektor industri maupun masing-masing perusahaan. Karena itu, kepastian pembayaran hak pekerja perlu didukung pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel.
"Dampak tersebut tidak akan seragam antar sektor maupun antar perusahaan. Kepastian pembayaran hak pekerja harus dibangun melalui mekanisme yang berkelanjutan, termasuk tata kelola dana yang transparan, akuntabel dan memiliki pengawasan yang memadai," jelas Bob Azam.
Apindo mendorong pemerintah menyelesaikan kajian dampak dan harmonisasi dengan sistem jaminan sosial yang berlaku sebelum menerbitkan peraturan pelaksanaan. Organisasi tersebut juga meminta keterlibatan seluruh pihak terdampak, termasuk kalangan pengusaha.
Bob menegaskan bahwa penilaian terhadap kebijakan DCP perlu mengutamakan perlindungan pekerja sekaligus keberlanjutan kegiatan usaha.
"Fokusnya harus pada efektivitas kebijakan dalam pelindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha, bukan sekadar pembentukan lembaga pengelola baru," tegas Bob Azam.
Keberatan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sarman Simanjorang. Ia meminta pemerintah mengevaluasi rencana pengelolaan DCP oleh lembaga pemerintah agar tidak menduplikasi fungsi program yang telah tersedia.
Sarman menilai penyelarasan fungsi antara program pensiun dan pesangon lebih diperlukan dibandingkan pembentukan pengelola baru. Menurutnya, keberadaan JHT, JP, JKP, DPLK, dan DPPK perlu menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah.
"Jangan sampai terjadi tumpang tindih karena selama ini kita sudah punya JHT, JP, JKP, DPLK, DPPK. Lebih baik diharmonisasikan mana yang pensiun dan mana yang pesangon sehingga tidak perlu menunjuk pengelola yang baru," tutur Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow