Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pemerintah Tetapkan Jadwal Pengumuman Upah Minimum 2027

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah menetapkan jadwal pengumuman upah minimum 2027 bagi seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, gubernur harus mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026, sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan maksimal 25 November 2026, dilansir dari Detik Finance.

Jadwal pengumuman tersebut juga mencakup upah minimum sektoral. Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus diumumkan paling lambat 26 November 2026, sementara Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan maksimal 30 November 2026.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa penetapan upah minimum 2027 berpedoman pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Dalam ketentuan tersebut, gubernur memiliki kewajiban menetapkan UMP dan UMSP. Sementara itu, keputusan mengenai UMK dan UMSK mengikuti kebijakan gubernur di masing-masing daerah.

Penghitungan upah minimum 2027 menggunakan tiga pertimbangan utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Formulanya mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.

Yassierli menekankan pentingnya koordinasi antarpihak dalam proses penetapan upah agar keputusan yang dihasilkan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak.

"Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak," ujar Yassierli dalam rapat tertulis, Senin (16/11/2026).

Untuk meningkatkan ketepatan penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang menyiapkan estimasi KHL menggunakan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Kemnaker juga menyusun estimasi KHL untuk tingkat kabupaten/kota menggunakan metode klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah memanfaatkan estimasi KHL sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan upah minimum. Proses penetapan tetap harus mengutamakan dialog sosial agar aspirasi berbagai pemangku kepentingan di setiap wilayah dapat tersampaikan.

"Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders," kata Yassierli.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed