Said Iqbal Sebut Tiga Opsi Pengelola Dana Cadangan Pesangon
Pemerintah memiliki tiga alternatif lembaga untuk mengelola dana cadangan pesangon pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan opsi tersebut meliputi BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan pembentukan lembaga baru, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Senin (16/11/2026).
Ketiga alternatif itu telah dibicarakan bersama pimpinan DPR dan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR. Namun, Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan lembaga yang akan menerima mandat pengelolaan dana tersebut.
Said Iqbal menjelaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden, termasuk kemungkinan memilih lembaga lain di luar tiga alternatif yang sudah dibahas.
"Apakah Presiden memilih di antara satu ini, terhadap tiga kemungkinan, atau ada kemungkinan lain, tentu Presiden nanti yang memutuskan. Presiden belum memutuskan," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.
Apabila pengelolaan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah perlu mengubah dua regulasi, yakni Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan. Perubahan diperlukan karena skema tersebut membutuhkan penerapan iuran baru.
Sementara itu, Danantara dinilai menjadi alternatif yang lebih memungkinkan dari sisi regulasi. Pengelolaannya dapat diatur melalui peraturan pemerintah tanpa harus mengubah undang-undang yang berlaku.
Said Iqbal, yang juga menyampaikan pandangannya sebagai penasihat presiden, menjelaskan alasan kecenderungannya terhadap opsi tersebut.
"Kalau teman-teman tanya saya sebagai penasihat presiden, ini memang lebih cenderung pengelolaan jaminan dana cadangan pesangon itu adalah sebaiknya yang sudah ada, tanpa mengubah undang-undang. Yang paling mungkin Danantara," ujar Said Iqbal.
Gagasan pembentukan dana cadangan pesangon muncul karena masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran hak pekerja setelah PHK. Kondisi keuangan perusahaan menjadi salah satu kendala yang disebut dalam persoalan tersebut.
Menurut Said Iqbal, terdapat perusahaan yang tidak membayar pesangon karena mengalami kebangkrutan, kehabisan dana, bahkan meninggalkan kewajibannya kepada pekerja. Padahal, undang-undang telah mengatur formula pembayaran pesangon berdasarkan masa kerja.
Ia menggambarkan persoalan pembayaran hak pekerja tersebut melalui sejumlah kasus yang ditemukan di perusahaan.
"Jadi banyak perusahaan yang ketika mem-PHK karyawan dengan alasan apa pun, dia tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang alasannya pailit, ada yang alasannya tidak punya uang lagi," ungkap Said Iqbal.
Untuk mengatasi persoalan itu, Said Iqbal menekankan perlunya memisahkan dana pesangon dari kekayaan perusahaan melalui mekanisme iuran. Dengan skema tersebut, perusahaan dapat menyisihkan dana secara bertahap sehingga ketersediaan pembayaran pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow