Penyamaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tambang Dinilai Kurang Tepat
Penulis : Heru Febrianto 19 Aug 2026 | 13:38 WIB
JAKARTA, investor.id – Penyamaan perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan industri pertambangan, timah, atau smelter dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam dinilai perlu dikaji secara hati-hati.
Ekonom Universitas Riau (Unri), Dr. Dahlan Tampubolon, SE, M.Si, menilai secara karakter usaha, perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan budidaya agrikultur, bukan industri ekstraktif.
“Kurang tepat kalau perusahaan perkebunan kelapa sawit langsung dimasukkan ke keranjang yang sama dengan industri tambang, timah, smelter atau ekstraksi mineral,” ujar Dahlan dikutip di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Ia menjelaskan, industri pertambangan mengambil sumber daya mineral yang bersifat tidak terbarukan. Sementara perkebunan sawit merupakan kegiatan budidaya tanaman yang dikelola melalui proses agrikultur.
Meski demikian, Dahlan menegaskan perbedaan karakter tersebut tidak berarti perkebunan kelapa sawit terbebas dari Pajak Air Permukaan (PAP).
Jika sebuah perkebunan kelapa sawit mengambil air permukaan dari sungai, waduk, atau sumber lainnya untuk kegiatan produksi, pencucian maupun utilitas, maka aktivitas pemanfaatan air tersebut tetap dapat menjadi objek pajak sesuai ketentuan.
“Yang menjadi alasan pengenaan PAP adalah aktivitas mengambil air, bukan label ‘perusahaan sawit’,” katanya.
Editor: Heru Febrianto
Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id
Penertiban Tambang Ilegal Beri Ruang TINS Optimalkan Produksi
Penutupan Tambang Ilegal Dongkrak Produksi Timah
Kepastian Hukum Tentukan Masa Depan Pertambangan
Menyiapkan Pasokan LTJ Nasional
Sentimen Global Dorong Transaksi Olein di JFX Tembus Rp 7,3 Triliun
Business 2 menit yang lalu Ekonom: Pajak Air Permukaan Harus Berdasarkan Air yang Diambil Perusahaan sawit yang tidak mengambil air permukaan untuk operasionalnya tidak semestinya diperlakukan sama.
Market 17 menit yang lalu Kabar Baik dari Hartadinata Abadi (HRTA) Hartadinata Abadi (HRTA) naik peringkat di Fortune Indonesia 100, ditopang pertumbuhan pendapatan dan laba yang kuat
Market 37 menit yang lalu Banting Setir Saham Timah (TINS) Saham PT Timah Tbk (TINS) mendadak banting setir dengan membukukan net buy dari investor asing.
National 37 menit yang lalu Sri Sultan HV X Kirim Rp 1 Miliar untuk Korban Gempa NTT dan Mahasiswa Terdampak Pemda DIY kirim bantuan Rp 1 miliar untuk korban gempa NTT dan siapkan dana hidup bagi mahasiswa asal NTT di Jogja yang terdampak.
Business 40 menit yang lalu XLSMART Mulai Manfaatkan Spektrum Baru untuk Perluas Manfaat 5G bagi Masyarakat Indonesia XLSMART memanfaatkan spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz secara bertahap untuk mendukung perluasan jangkauan layanan 5G di Indonesia.
Tag Terpopuler
Terpopuler
Siloam (SILO) Berencana Akuisisi 14 Rumah Sakit Senilai Rp 6,9 Triliun
Menurut Dahlan, logika tersebut penting agar pemerintah daerah tidak keliru menentukan objek pajak.
Perusahaan sawit yang tidak mengambil air permukaan untuk operasionalnya tidak semestinya diperlakukan sama dengan perkebunan kelapa sawit yang secara aktif menggunakan pompa atau pipa untuk mengambil air.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan terlebih dahulu apakah perusahaan benar-benar memanfaatkan air permukaan dan berapa volume yang digunakan.
“Jangan sampai kebutuhan meningkatkan PAD membuat objek pajak diperluas secara serampangan,” ujarnya.
Dahlan juga mengingatkan perusahaan agar tidak menggunakan argumentasi bahwa sawit bukan sektor ekstraktif sebagai alasan untuk menghindari PAP.
Jika memang mengambil dan memanfaatkan air permukaan, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab memberikan kontribusi sesuai ketentuan.
“Perusahaan juga jangan mengatakan karena bukan tambang maka tidak perlu bayar. Kalau air permukaan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan operasional, kewajibannya harus dijalankan,” pungkasnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow