Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Airlangga Arahkan BSU 2026 Disalurkan Lewat Rekening Bank

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah mengarahkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 melalui rekening bank penerima dan mengurangi penggunaan layanan kantor pos. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dilansir dari Detik Finance, Airlangga menyebut kepemilikan rekening bank diharapkan menjadi fasilitas bagi seluruh masyarakat berusia 17 tahun ke atas. Dengan kebijakan tersebut, penyaluran bantuan ditargetkan berlangsung melalui transfer rekening.

"BSU biasanya ditransfer, tidak melalui kantor pos. Sekarang arahan presiden adalah semua harus memiliki rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," ujar Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Perekonomian.

BSU 2026 ditetapkan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Penerima akan memperoleh pembayaran sekaligus senilai Rp900 ribu yang dijadwalkan cair pada November atau Desember 2026 melalui Bank Himbara.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengatur persyaratan penerima, batas penghasilan, dan nominal bantuan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Berdasarkan peraturan tersebut, calon penerima harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pekerja juga wajib terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Persyaratan lainnya adalah memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum provinsi (UMP) maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Acuan penghasilan menggunakan data terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Komponen penghasilan yang diperhitungkan mencakup upah pokok dan tunjangan tetap. Data tersebut menjadi dasar penentuan kelayakan pekerja untuk menerima bantuan.

Untuk pekerja di daerah dengan UMK lebih dari Rp3,5 juta, batas penghasilan disesuaikan dengan nilai UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, pekerja di wilayah tanpa UMK menggunakan UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.

Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur kelompok yang tidak berhak menerima BSU. Ketentuan tersebut mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed