Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Menaker Ungkap BSU Rp900 Ribu Masih Tertahan di Kemenkeu

Smallest Font
Largest Font

Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900 ribu per pekerja belum terealisasi karena masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan perkembangan tersebut pada Minggu (15/11/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Yassierli menjelaskan bahwa proses administratif masih berlangsung di Kemenkeu. Karena itu, pekerja yang masuk dalam kriteria penerima belum dapat memastikan waktu pencairan bantuan.

Dalam keterangannya, Menaker meminta masyarakat menunggu perkembangan resmi mengenai penyaluran bantuan tersebut.

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja," kata Yassierli.

Selain menjelaskan status pencairan, Yassierli mengingatkan masyarakat agar mewaspadai informasi palsu dan potensi penipuan yang mengatasnamakan program BSU. Ia meminta calon penerima hanya mempercayai pengumuman melalui saluran resmi Kementerian Ketenagakerjaan.

"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website-nya Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya, dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," kata Yassierli.

Pemerintah sebelumnya menyiapkan BSU untuk kuartal IV 2026 dengan periode bantuan Oktober hingga Desember 2026. Setiap pekerja yang memenuhi ketentuan direncanakan menerima total Rp900 ribu, berdasarkan alokasi Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (30/9). Pemerintah menargetkan bantuan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.

Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah mengharapkan penyaluran bantuan dilakukan melalui rekening bank milik penerima. Skema tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai program penyediaan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas dari kelompok ekonomi desil 1-4 yang belum memiliki rekening.

"Tapi sekarang kan arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (12/11).

Ketentuan penerima BSU 2026 tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Persyaratan lainnya adalah menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi wilayah yang tidak memiliki UMK, batas penghasilan penerima mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed