Komdigi Siapkan Notifikasi Publik Pemutusan Akses Konten Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang merampungkan mekanisme notifikasi publik untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai pemutusan akses konten digital. Kebijakan ini disiapkan di Jakarta sebagai tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk untuk menjawab persoalan transparansi pembatasan konten di media sosial, dilansir dari Detik iNET.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyampaikan bahwa tim internal kementerian sedang menyelesaikan mekanisme pemberitahuan tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Ngopi Komdigi, Jumat (13/11/2026), saat menanggapi laporan sejumlah lembaga masyarakat sipil mengenai dugaan pembatasan konten kritik.
Mediodecci menjelaskan bahwa putusan MK mengamanatkan pemberitahuan kepada publik sebelum pemutusan akses dilakukan. Ketentuan tersebut menjadi dasar penyusunan mekanisme transparansi yang sedang dikerjakan pemerintah.
"Kami juga sudah mendapat amanat dari MK, khususnya terkait dengan pemaknaan atas norma untuk pemutusan akses harus dimaknai adanya pemberitahuan atau notifikasi publik terlebih dahulu," ujar Mediodecci Lustarini, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi.
Ia menyebut penyelesaian mekanisme tersebut telah memasuki tahap pengerjaan oleh tim Komdigi. Sistem itu nantinya digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai konten yang mengalami pemutusan akses.
"Yang saat ini bahkan pagi tadi tim kami sedang menyelesaikan mekanismenya untuk melakukan notifikasi publik, bagaimana kita memberikan informasi kepada publik, membuka informasi kepada publik terkait dengan pemutusan akses ini," jelas Mediodecci.
Keterbukaan tersebut juga ditujukan untuk membedakan pembatasan yang dilakukan atas permintaan pemerintah dengan tindakan moderasi mandiri oleh platform digital. Menurut Mediodecci, setiap platform mempunyai sistem pemberitahuan masing-masing ketika menerima permintaan pembatasan dari pemerintah.
Pada platform X, pengguna memperoleh pemberitahuan bahwa penghapusan konten dilakukan atas permintaan Komdigi. Sementara itu, platform Meta menampilkan keterangan pembatasan dengan mencantumkan Komdigi sebagai pihak yang mengajukan permintaan.
Komdigi juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat yang merasa kontennya mengalami pembatasan secara keliru. Setiap laporan tersebut akan diperiksa kembali oleh kementerian.
Mediodecci mencontohkan pengalaman media Magdalene yang sebelumnya mengalami pembatasan konten setelah adanya aduan masyarakat. Setelah pemeriksaan menunjukkan bahwa materi tersebut merupakan produk pers, Komdigi memulihkan aksesnya.
"Kita proses normalisasi. Kenapa demikian? Karena konten pers ada di bawah kewenangan UU Pers, bukan UU ITE," kata Mediodecci.
Ia menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut konten produk jurnalistik berada dalam ranah penyelesaian Dewan Pers. Penanganannya mengikuti ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Pers.
Selain menyiapkan notifikasi publik, Komdigi mengevaluasi proses moderasi untuk mengurangi kesalahan pembatasan atau false positive. Menurut Mediodecci, salah satu langkah yang dilakukan adalah meningkatkan kompetensi verifikator dalam memeriksa konten, terutama yang berkaitan dengan disinformasi dan ujaran kebencian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow