Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Komdigi Tegaskan Penghapusan Konten Harus Sesuai Aturan

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa penghapusan konten media sosial, termasuk unggahan berisi kritik terhadap pemerintah, harus mengikuti prosedur hukum. Pembatasan kewenangan tersebut disampaikan untuk merespons protes masyarakat terkait moderasi konten digital dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026), dilansir dari Detik iNET.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam menangani konten digital memiliki dasar hukum, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut mengatur kewenangan pemerintah untuk mencegah penyebarluasan atau memutus akses terhadap muatan yang dilarang.

Namun, pelaksanaan kewenangan itu harus memenuhi persyaratan berupa klasifikasi muatan ilegal, pengaduan masyarakat, atau laporan lembaga resmi.

"Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," ujar Mediodecci dalam pemaparannya di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Untuk konten yang membutuhkan penilaian khusus, Komdigi juga harus memperoleh rekomendasi atau hasil verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Mekanisme ini diterapkan agar penanganan konten didasarkan pada penilaian lembaga terkait.

Contohnya, dugaan perdagangan ilegal memerlukan verifikasi Kementerian Perdagangan. Sementara itu, informasi mengenai makanan dan obat yang tidak memiliki izin edar harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Verifikasi serupa berlaku untuk disinformasi sektoral, termasuk informasi mengenai imunisasi. Dalam perkara tersebut, Komdigi membutuhkan penilaian dari instansi yang berwenang di bidang kesehatan.

Mediodecci juga menjelaskan bahwa tugas kementeriannya bukan menyidik atau menegakkan hukum pidana terhadap pengguna media sosial. Fokus Komdigi adalah mengatur tata kelola platform digital dan memastikan penyelenggara sistem elektronik (PSE) memenuhi kewajiban moderasi konten.

"Kalau kita lihat Undang-Undang ITE sampai ke ketentuan peraturan menteri maupun keputusan menteri yang menjadi dasar dalam implementasi moderasi konten, itu semua adalah pengaturan terhadap platform, bukan terhadap pengguna," ungkap Mediodecci.

Dalam penanganan disinformasi, Komdigi menggunakan pedoman yang tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital (Kepmenkomdigi) Nomor 127 dan 128 Tahun 2026. Kedua ketentuan tersebut menjadi acuan untuk mengklasifikasikan dan memverifikasi konten disinformasi serta ujaran kebencian.

Pedoman itu mencakup sejumlah indikator, antara lain informasi yang bertentangan dengan keterangan sumber sah dan kredibel, tidak memiliki referensi tepercaya, atau menyampaikan fakta yang benar dalam konteks menyesatkan. Acuan tersebut digunakan agar proses pemeriksaan memiliki standar yang jelas dan mengurangi kekeliruan dalam penetapan disinformasi.

Mediodecci menjelaskan bahwa penilaian disinformasi memiliki tingkat kompleksitas tersendiri ketika diterapkan dalam kerangka hukum.

"Disinformasi adalah sesuatu yang sifatnya spektrum. Kemudian ketika kita bicara dari aspek hukum, spektrum itu tidak dikenal. Aspek hukum itu putih atau hitam, benar atau salah, iya atau tidak," jelasnya.

Di sisi lain, lembaga pemantau media Remotivi bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mencatat 127 konten mengalami moderasi atau penghapusan hingga 8 November 2026. Dari jumlah tersebut, 94 konten atau sekitar 74 persen disebut dimoderasi atas permintaan Komdigi.

Temuan kedua lembaga tersebut mencakup unggahan mengenai kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat pemerintah, demonstrasi, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Konten kritik terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah masing-masing tercatat sebanyak 32 unggahan.

Sementara itu, konten terkait demonstrasi mencapai 16 unggahan dan pembahasan karhutla sebanyak 13 unggahan.

Mediodecci kembali menegaskan bahwa moderasi konten merupakan bagian dari pengelolaan platform digital, bukan upaya menjadikan Komdigi sebagai lembaga sensor.

"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," pungkas Mediodecci.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed