Komdigi Buka Data Moderasi Konten Karhutla untuk SAFEnet
Temuan dugaan pembatasan konten kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial mendapat respons dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemerintah menyatakan siap membuka catatan moderasi untuk dicocokkan dengan hasil pemantauan SAFEnet dan Remotivi dalam pertemuan di Jakarta, Jumat (13/11/2026), dilansir dari Detik iNET.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyebut laporan kedua lembaga masyarakat sipil tersebut dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan moderasi konten pemerintah.
Ia menilai pemantauan independen merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap pelaksanaan kebijakan di ruang digital.
"Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik," ujar Mediodecci dalam acara Ngopi Komdigi.
Komdigi bersedia membandingkan laporan SAFEnet dan Remotivi dengan rekam jejak permintaan penurunan konten yang tersimpan dalam sistem pemerintah. Pencocokan tersebut ditujukan untuk memastikan apakah konten yang dilaporkan memang pernah diminta untuk dihapus oleh kementerian.
"Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja," ujar Mediodecci.
Menurut Mediodecci, riwayat penanganan konten dapat diperiksa kembali karena proses permintaan penghapusan melibatkan sistem elektronik serta komunikasi dengan platform digital.
Ia juga menanggapi angka 74 persen dalam laporan pemantauan mengenai penurunan konten kritik. Angka tersebut, menurut penjelasannya, merujuk pada 94 dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola oleh kedua lembaga.
Meski demikian, Komdigi mengaku belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang menjadi dasar penghitungan tersebut. Pemeriksaan berdasarkan periode waktu juga belum menghasilkan angka yang sama.
"Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak," jelas Mediodecci.
Mediodecci juga mengakui kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses moderasi konten. Komdigi menyatakan bersedia mengevaluasi dan memperbaiki penanganan apabila ditemukan kekeliruan.
"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tutur Mediodecci.
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan kepada publik sebelum pemutusan akses dilakukan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow