Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

KKP Perkuat Perizinan Tata Ruang Laut Kampung Nelayan Merah Putih

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pendampingan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan perizinan pemanfaatan ruang laut dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Langkah ini dilakukan agar pembangunan fasilitas di wilayah pesisir sesuai dengan rencana tata ruang, ketentuan hukum, dan prinsip kelestarian lingkungan laut, dilansir dari Detik Finance, Rabu (28/10/2026).

Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) menjadi persyaratan dasar bagi pemanfaatan ruang laut. KKP mengarahkan pemerintah daerah agar menyiapkan dokumen tersebut secara lengkap sehingga proses verifikasi dan penerbitan izin dapat berjalan efektif.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya KKPRL untuk memastikan kepastian lokasi, hukum, dan aspek ekologis dalam pembangunan kawasan nelayan.

"KKPRL bukan sekadar dokumen perizinan administratif, melainkan wujud kepastian lokasi, hukum, dan ekologis," ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP sebelumnya menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan KKPRL untuk program KNMP di Jakarta. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan pemerintah daerah yang menjadi lokasi pembangunan program prioritas nasional, dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kesamaan persepsi mengenai proses perizinan.

Kebutuhan dokumen KKPRL berkaitan dengan berbagai fasilitas KNMP yang memanfaatkan ruang laut. Fasilitas tersebut meliputi pabrik es, gudang beku, dermaga, sentra kuliner, bengkel kapal, hingga kios perbekalan nelayan.

Permohonan KKPRL untuk program ini dapat diajukan melalui sistem elektronik e-SEA. Setelah dokumen diunggah, tim teknis KKP akan melakukan verifikasi terhadap permohonan yang masuk.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kartika Listiyana meminta dokumen permohonan disusun dengan memperhatikan kelengkapan dan substansi agar proses penerbitan izin tidak terhambat.

"Dokumen permohonan KKPRL untuk Program KNMP harus disusun secara tepat, lengkap, dan substansial agar proses verifikasi dan penerbitannya dapat berjalan efektif, mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan laut," terang Dirjen PRL Kartika Listiyana.

Untuk mendukung penyusunan persyaratan, Ditjen PRL KKP juga mengembangkan e-GerAI dan KKPRL Mobile. Kartika meminta dinas kelautan dan perikanan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota berperan aktif dalam menyiapkan data dan informasi lokasi pembangunan, sekaligus segera menindaklanjuti kendala yang muncul.

Dari kalangan akademisi, Akhmad Nurhijayat dari IPB University mendukung pendampingan KKP terhadap pemerintah daerah dalam pengajuan KKPRL. Ia menilai penerapan tata ruang pada program KNMP perlu disertai pemantauan dan evaluasi berkala untuk mengukur indikator pelaksanaan serta menjadi dasar penyempurnaan program berikutnya.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed