Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

KKP Kawal Izin Tata Ruang Laut Kampung Nelayan Merah Putih

Smallest Font
Largest Font

Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan pesisir dan laut harus memenuhi ketentuan tata ruang serta peraturan perundang-undangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendampingi pemerintah daerah menyiapkan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang laut. Langkah ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional tersebut, dilansir dari Detik Finance, Rabu (28/10/2026).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa KKPRL memiliki fungsi yang mencakup kepastian lokasi, hukum, dan perlindungan lingkungan. Dokumen ini menjadi salah satu persyaratan penting agar pembangunan fasilitas KNMP berjalan sesuai ketentuan.

"KKPRL bukan sekadar dokumen perizinan administratif melainkan wujud kepastian lokasi, hukum, dan ekologis," ujar Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP telah menggelar rapat koordinasi penyelenggaraan KKPRL untuk program KNMP di Jakarta. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan pemerintah daerah yang menjadi lokasi pembangunan guna meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kesamaan persepsi dalam proses pengurusan izin.

Kebutuhan dokumen KKPRL berkaitan dengan sejumlah fasilitas KNMP yang menggunakan ruang laut. Fasilitas tersebut meliputi pabrik es, gudang beku, dermaga, sentra kuliner, bengkel kapal, dan kios perbekalan nelayan.

KKP menyediakan mekanisme pengajuan dokumen melalui sistem e-SEA. Setelah diunggah, permohonan akan menjalani pemeriksaan oleh tim teknis KKP sebelum proses penerbitan izin dilanjutkan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kartika Listiyana menekankan pentingnya kelengkapan dan ketepatan dokumen agar pemeriksaan berjalan efektif. Penyusunan persyaratan juga harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut dalam pelaksanaan program.

"Dokumen permohonan KKPRL untuk Program KNMP harus disusun secara tepat, lengkap, dan substansial agar proses verifikasi dan penerbitannya dapat berjalan efektif, mempercepat realisasi program tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan laut," terang Dirjen PRL Kartika Listiyana.

Untuk mendukung penyusunan persyaratan, Ditjen PRL KKP sedang mengembangkan e-GerAI dan KKPRL Mobile. Kedua layanan tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas proses pengurusan dokumen KKPRL.

Kartika juga meminta pemerintah daerah, terutama dinas kelautan dan perikanan tingkat provinsi serta kabupaten/kota, berperan aktif dalam menyiapkan permohonan. Ketersediaan data dan informasi lokasi diperlukan untuk mendukung proses pemeriksaan, sementara kendala yang muncul perlu segera ditindaklanjuti.

Akademisi IPB University Akhmad Nurhijayat mendukung pendampingan KKP kepada pemerintah daerah dalam pengajuan KKPRL untuk KNMP. Ia menilai penerapan tata ruang dalam program tersebut perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Menurut Akhmad, pemantauan dan evaluasi secara berkala diperlukan untuk mengukur indikator pelaksanaan program. Hasil pengukuran itu dapat menjadi data dasar untuk menyempurnakan pelaksanaan KNMP pada tahap berikutnya.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed