Indonesia Perkuat Aksi Iklim dan Perlindungan Hutan di COP31
Indonesia memaparkan sejumlah langkah penanganan perubahan iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Pada 12 November 2026, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyampaikan penguatan pencegahan kebakaran hutan, sementara Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong kerja sama karbon dan transisi energi yang melibatkan masyarakat.
Dalam Antalya Leaders Summit, Hashim menyoroti peningkatan risiko kekeringan akibat fenomena El Niño berkepanjangan. Kondisi tersebut berpotensi memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dampak kabut asap terhadap negara-negara tetangga.
Hashim menyebut pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut karena dampaknya mencakup masyarakat, lingkungan, dan kawasan regional.
"Kondisi El Niño yang berkepanjangan telah meningkatkan risiko kekeringan, sekaligus memperbesar ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan tantangan yang ditanggapi sangat serius oleh Indonesia mengingat dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan negara-negara tetangga," kata Hashim dalam pidatonya.
Pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran, restorasi lingkungan, serta penegakan hukum. Lebih dari 25 ribu anggota masyarakat lokal telah dilibatkan dalam kegiatan pencegahan karhutla.
Hashim juga memaparkan peningkatan kapasitas personel perlindungan hutan dan pemadaman kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 orang.
"Kami juga meningkatkan jumlah polisi hutan dan petugas pemadam kebakaran hutan dari 8.000 menjadi 70.000 personel, memperkuat kapasitas mereka, meningkatkan sistem peringatan dini, memperluas kawasan lindung dan taman nasional," ujar Hashim.
Selain memperkuat personel, pemerintah menjalankan investasi konservasi untuk menjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Perlindungan tersebut mencakup satwa terancam punah, seperti orangutan, gajah, dan harimau Sumatera.
Hashim turut menyampaikan pembentukan lembaga khusus yang menangani ekosistem gambut dan mangrove.
"Pemerintah baru-baru ini juga membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang berada langsung di bawah Presiden," kata Hashim.
Di bidang kerja sama karbon, Jumhur Hidayat meluncurkan Carbon Connection For Climate Next (CarbonNex) di Paviliun Indonesia pada 10 November 2026. Platform tersebut mempertemukan pengusul proyek karbon Indonesia dengan pembeli, investor, lembaga keuangan, dan mitra pembangunan.
Jumhur menjelaskan bahwa platform tersebut dirancang untuk menghasilkan kesepakatan dan tindak lanjut konkret, bukan hanya mempertemukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perdagangan karbon.
"Kami ingin pertemuan ini menghasilkan lebih dari sekadar penjajakan minat. Kami ingin para peserta memahami peluang yang ada, mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, dan menyepakati langkah kerja yang diperlukan untuk melangkah maju," ujar Jumhur.
CarbonNex melanjutkan penjajakan kemitraan yang sebelumnya dimulai melalui Paviliun Indonesia pada COP30 di Belem, Brasil, pada 2025. Platform tersebut dijadwalkan berlangsung hingga penutupan COP31 pada 19 November 2026.
Jumhur menargetkan pertemuan tersebut menghasilkan tindak lanjut setelah konferensi berakhir.
"Tahun ini, kami membawa upaya tersebut lebih jauh lagi. Kami ingin mempertemukan para pengusul proyek, pembeli, dan mitra, bukan sekadar untuk bertukar informasi, melainkan untuk menyepakati langkah-langkah konkret dan melaksanakannya lebih lanjut setelah COP berakhir," kata Jumhur.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan kredibilitas dalam pelaksanaan kerja sama karbon. Menurutnya, setiap pengurangan emisi harus dapat diverifikasi dan dicatat secara jelas.
"Kredibilitas pasar karbon bergantung pada kredibilitas upaya mitigasi yang mendasarinya. Kita harus transparan mengenai apa yang dihasilkan, bagaimana verifikasinya, dan bagaimana pencatatannya," ujar Jumhur.
Pemerintah menyiapkan Peta Jalan Perdagangan Karbon Nasional untuk menjaga keselarasan perdagangan karbon dengan komitmen Nationally Determined Contribution Indonesia. Kebijakan tersebut juga menjadi dasar identifikasi proyek dan unit karbon yang memenuhi persyaratan otorisasi serta rekomendasi sektoral.
Jumhur menyebut mekanisme pengamanan diperlukan agar pelaksanaan kemitraan karbon memenuhi ketentuan yang berlaku.
"Bagi kami, langkah-langkah pengamanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan kerja sama dapat berjalan dengan baik," kata Jumhur.
Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah juga berupaya mempertemukan kebutuhan pendanaan iklim dengan dukungan dari mitra domestik maupun internasional.
Jumhur menekankan bahwa setiap pihak perlu memiliki kontribusi dan langkah tindak lanjut yang jelas dalam kerja sama pembiayaan tersebut.
"Pendekatan yang diambil haruslah praktis. Identifikasi kebutuhannya, tentukan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap mitra, dan sepakati langkah-langkah selanjutnya," ujar Jumhur.
Selain pembiayaan karbon, Jumhur menempatkan keadilan sosial sebagai bagian penting dalam transisi menuju ekonomi rendah karbon. Perempuan, masyarakat adat, dan komunitas pesisir dinilai perlu memperoleh kesempatan berpartisipasi serta akses yang setara terhadap manfaat kebijakan iklim.
Dalam pernyataan pada 10 November 2026, ia menegaskan bahwa pengurangan emisi harus berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses energi, dan pembukaan peluang ekonomi.
"Nol emisi bersih tidak boleh berarti nol peluang ekonomi. Ini harus menjadi transformasi menuju ekonomi yang lebih kompetitif, inklusif dan berkelanjutan," tegas Jumhur.
Ia juga mendorong perlindungan hutan, pemulihan gambut dan mangrove, serta pengelolaan lahan berkelanjutan sebagai solusi berbasis alam untuk menekan emisi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat.
Dalam agenda penguatan ketahanan iklim, Jumhur meminta agar risiko perubahan iklim diperhitungkan dalam perencanaan nasional, penganggaran, pembangunan daerah, hingga evaluasi kebijakan. Sektor tata ruang, infrastruktur, pertanian, pengelolaan air, dan kesehatan masyarakat termasuk bidang yang perlu mempertimbangkan kerentanan iklim.
Ia menilai keterlibatan masyarakat harus menjadi dasar pelaksanaan kebijakan adaptasi dan mitigasi, termasuk melalui Program Kampung Iklim (ProKlim).
"Prinsip mendasar yang harus kita pegang adalah ketahanan iklim dibangun bersama masyarakat, bukan sekadar disampaikan kepada masyarakat," ujar Jumhur.
Jumhur juga mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah dengan sektor swasta, akademisi, serta masyarakat sipil. Pembagian tanggung jawab, target terukur, dan sistem evaluasi terpadu dinilai penting untuk mempercepat pelaksanaan aksi iklim.
Dalam pembiayaan, ia menyoroti pasar karbon berintegritas tinggi, pembiayaan iklim, inovasi teknologi, serta perluasan akses negara berkembang terhadap pembiayaan konsesional, blended finance, dan transfer teknologi.
Kerja sama perdagangan karbon internasional melalui Pasal 6 Persetujuan Paris juga harus menjamin pengurangan emisi yang kredibel, transparan, dan tidak dihitung ganda.
Jumhur menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan iklim perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
"Ukuran utama ambisi iklim kita bukan hanya seberapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi, tetapi juga berapa banyak kehidupan yang dapat kita lindungi dan sebesar apa kesejahteraan bersama yang dapat kita ciptakan," tutup Jumhur.
Di sisi lain, Kompas.id menyoroti sejumlah persoalan dalam komitmen iklim Indonesia di COP31. Penilaian tersebut mencakup perlindungan hak masyarakat adat, kepastian pendanaan iklim, serta pengendalian penggunaan energi fosil yang dinilai masih membutuhkan perhatian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow