Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Indonesia Perkuat Diplomasi Hutan dan Karbon di Forum Internasional

Smallest Font
Largest Font

Indonesia memperluas diplomasi lingkungan melalui kerja sama penanganan kebakaran hutan, pembiayaan konservasi, dan pengembangan karbon hutan bersama sejumlah negara. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan ASEAN di Manila serta rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, pada 13–14 November 2026.

Di Manila, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Dato' Seri Mohamad Hasan dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishna pada 13 November 2026. Pertemuan membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sebelumnya menimbulkan dampak asap hingga negara tetangga.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada 14 November 2026, Arrmanatha menyampaikan bahwa pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan kebakaran hutan.

"Saya menekankan apa yang telah kita lakukan terkait dengan kebakaran hutan. Saya menyampaikan kembali komitmen Bapak Presiden yang sangat tinggi untuk menyelesaikan masalah karhutla dan saya juga menyampaikan bahwa sudah banyak sekali langkah yang diambil," kata Arrmanatha Nasir.

Ia menyebut sebagian besar kebakaran telah berhasil ditangani sehingga kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.

"Sehingga saat ini situasinya sudah sangat jauh lebih baik, di mana lebih dari 80 sekian persen kebakaran hutan sudah selesai, ya. Tinggal sedikit sekali," tambahnya.

Malaysia dan Singapura mengapresiasi langkah Indonesia. Ketiga negara juga membahas peluang memperkuat penegakan hukum terhadap perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran terkait kebakaran hutan.

"Di situ ada ketertarikan bagaimana kita ke depan bekerja sama khususnya dalam mengatasi di mana perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum terkait kebakaran hutan. Sehingga kita juga bisa melakukan apa yang saya sering sebut itu follow the money, mengikuti ke mana nih uangnya larinya," ucap Arrmanatha.

Selain agenda karhutla, Indonesia membahas penguatan hubungan bilateral dengan Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Laos. Kerja sama yang dibicarakan mencakup perdagangan, energi, keamanan pangan, pendidikan, serta hilirisasi.

"Kemarin saya menyampaikan bahwa kita berencana bikin plan of action, sehingga kita bisa mengukur capaian-capaian kerja sama bilateral kita. Bagaimana kita bisa meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, di bidang energi, isu-isu ekonomi lainnya, terutama terkait dengan yang menjadi prioritas Indonesia, khususnya mengenai ketahanan nasional, yang khususnya terkait dengan seperti keamanan pangan, ketahanan energi, termasuk juga aspek-aspek yang mungkin hilirisasi, pendidikan, dan sebagainya," jelas Arrmanatha.

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membicarakan agenda ASEAN, termasuk digitalisasi, kecerdasan buatan, dan perkembangan situasi Myanmar.

"Nah ini yang cepat kita bahas dan juga ada isu yang tentunya menjadi topik mengenai Myanmar. Ini ada beberapa konsep ide-ide di Indonesia yang kita sedang godok dan kita test the water istilahnya dengan dengan mereka," imbuhnya.

Di COP31 Antalya, Kementerian Kehutanan juga menjajaki kerja sama konservasi dengan Brasil. Pembahasan bersama perwakilan negara tersebut pada 13 November 2026 mencakup pembiayaan perlindungan hutan, sertifikasi karbon, dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Haruni Krisnawati menyampaikan bahwa pengalaman Brasil dalam mengintegrasikan konservasi dan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu perhatian Indonesia.

"Salah satu pengalaman yang menjadi perhatian adalah program FAS dalam mendorong pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Amazon," katanya.

Pembahasan turut mencakup Amazon Fund dan Ecora, sistem sertifikasi kredit karbon Brasil yang mengutamakan metodologi berbasis sains, ketelusuran, verifikasi, serta transparansi. Kedua negara juga menjajaki penyusunan dokumen kajian bersama dan lokakarya teknis pada Februari atau Maret 2027.

Pada 14 November 2026, Indonesia dan Madagaskar membicarakan kerja sama pembiayaan karbon hutan serta pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Pertemuan berlangsung di Paviliun Indonesia dengan delegasi yang dipimpin Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti.

Madagaskar tertarik mempelajari pengalaman Indonesia dalam mengembangkan pembiayaan karbon dan pemberdayaan masyarakat lokal. Program ketahanan masyarakat yang menjadi perhatian mencakup tiga wilayah di Madagaskar bagian selatan dengan total 235 wilayah pemerintahan lokal atau commune.

Laksmi menjelaskan bahwa pengembangan karbon harus berjalan bersama perlindungan ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pengembangan karbon hutan harus terintegrasi dengan pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan. Melalui penguatan Perhutanan Sosial dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, kami memastikan tata kelola ini memberikan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat di tingkat tapak," ujar Laksmi Wijayanti.

Kedua negara turut membahas pembayaran berbasis hasil, pemantauan hutan, perlindungan lingkungan dan sosial, serta risiko kekeringan dan kebakaran akibat El Niño. Indonesia mengusulkan kerja sama Selatan-Selatan melalui penjajakan nota kesepahaman dan lokakarya teknis.

Di tengah perluasan kemitraan tersebut, Yayasan MADANI Berkelanjutan mengkritik komitmen Indonesia menyumbangkan 1 miliar dolar AS atau lebih dari Rp16 triliun kepada Tropical Forests Forever Facility (TFFF). Organisasi tersebut menilai kebutuhan pembiayaan perlindungan hutan dan adaptasi perubahan iklim di dalam negeri masih besar.

Direktur Eksekutif MADANI Berkelanjutan Nadia Hadad memperingatkan bahwa ekspansi Program Strategis Nasional berbasis lahan dapat meningkatkan deforestasi dan mengurangi manfaat pendanaan yang berpotensi diterima Indonesia.

"Jika proyek-proyek PSN berbasis lahan di dalam negeri terus membabat hutan alam hingga melampaui ambang batas deforestasi 0,5 persen, potensi dana yang seharusnya diterima Indonesia dari TFFF akan tergerus habis oleh penalti. Indonesia justru berisiko menanggung kerugian ganda, kehilangan ekosistem hutannya sendiri sekaligus gagal memetik manfaat finansial dari fasilitas pendanaan global yang ikut didanainya," ujar Nadia Hadad.

Berdasarkan analisis spasial MADANI, terdapat 37,3 juta hektare hutan alam di luar Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru pada 2024. Sebanyak 8,17 juta hektare di antaranya merupakan hutan alam primer, sedangkan kawasan hutan alam dalam proyek PSN cadangan pangan dan energi mencapai 8,78 juta hektare.

Menurut Nadia, kontribusi Indonesia terhadap perlindungan iklim global seharusnya juga dinilai dari keberadaan kawasan hutan tropis yang masih terjaga.

"Kontribusi terbesar dan paling tak ternilai dari Indonesia bagi upaya menahan laju krisis iklim global bukanlah uang tunai sebesar 1 miliar dolar AS, melainkan jasa ekosistem dari sekitar 90 juta hektare tutupan hutan tropis kita yang tetap berdiri tegak," ujar Nadia.

TFFF menerapkan ambang batas deforestasi tahunan sebesar 0,5 persen. MADANI menyebut negara yang gagal mengendalikan kehilangan hutan berisiko menghadapi penalti sebesar 100 dolar AS hingga 800 dolar AS per hektare hutan yang hilang atau terdegradasi.

Organisasi tersebut mendesak pemerintah mengevaluasi PSN yang mengancam ekosistem penting, memberlakukan moratorium permanen pembukaan hutan alam dan gambut, serta memastikan sedikitnya 20 persen dana TFFF dialokasikan bagi masyarakat adat dan komunitas lokal.

Nadia juga menilai keberhasilan komitmen internasional harus tercermin dalam kondisi tutupan hutan Indonesia.

"Komitmen besar Indonesia di panggung COP30 Belém hingga COP31 Antalya pada akhirnya akan diuji bukan oleh seberapa besar angka triliunan rupiah yang dijanjikan, melainkan oleh seberapa hijau tutupan hutan alam kita saat dipantau oleh satelit dunia," kata Nadia.

Indonesia pertama kali mengumumkan komitmen pendanaan sebesar 1 miliar dolar AS untuk TFFF dalam COP30 di Belém, Brasil, pada November 2025. Skema yang diinisiasi Brasil tersebut dirancang memberikan insentif kepada negara pemilik hutan tropis yang mampu mempertahankan tutupan hutannya.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed