Indonesia Dorong Pendanaan Iklim dan Kebijakan Inklusif di COP31
Kebutuhan pendanaan untuk menghadapi perubahan iklim dan perlindungan masyarakat rentan menjadi perhatian dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Indonesia mengusulkan penguatan pembiayaan iklim senilai USD 472,6 miliar atau sekitar Rp7.513 triliun, sementara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data demografis.
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat menyampaikan kebutuhan investasi tersebut dalam forum Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale pada Jumat (13/11/2026). Pendanaan diperlukan untuk mendukung pencapaian target mitigasi perubahan iklim Indonesia melalui sejumlah sektor prioritas.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyatakan dukungan terhadap Climate Implementation Bridge (BRIDGE), inisiatif Presidensi COP31 yang menghubungkan komitmen iklim dengan proyek konkret yang siap memperoleh pembiayaan.
Indonesia termasuk lima negara percontohan pertama bersama Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan. Program tersebut direncanakan berkembang ke negara-negara berkembang lainnya hingga 2035.
Jumhur menilai pelaksanaan BRIDGE perlu menyesuaikan kebutuhan setiap negara. Mekanisme tersebut diharapkan memperkuat kapasitas nasional dan mengoptimalkan sumber pembiayaan yang telah tersedia, bukan menciptakan sistem pendanaan baru.
"Indonesia menyambut baik inisiatif Presidensi COP31 untuk memperkuat keterhubungan antara aksi iklim, prioritas pembangunan, dan pembiayaan implementasi," kata Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup.
Indonesia telah menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC) kepada Sekretariat UNFCCC pada Oktober 2025. Dokumen tersebut menjadi pedoman pelaksanaan komitmen iklim nasional untuk periode 2031-2035 dengan skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP), yang sejalan dengan sasaran pembatasan kenaikan suhu global sebesar 1,5 derajat celsius.
Menurut Jumhur, kebutuhan investasi USD 472,6 miliar mencakup empat sektor utama, yakni energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (FOLU), serta pengelolaan sampah.
Sumber pembiayaan yang diharapkan dapat dihubungkan melalui BRIDGE meliputi bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta. Indonesia juga mengajukan tiga prasyarat pelaksanaan, yaitu kejelasan tata kelola, mekanisme penentuan prioritas, serta indikator kinerja utama untuk mengukur keberhasilan program.
Jumhur menekankan bahwa negara peserta harus tetap memiliki kewenangan menentukan kebutuhan mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklim masing-masing. Indonesia menyatakan kesiapannya melanjutkan pembahasan teknis bersama Presidensi COP31 dan mitra terkait untuk mengubah prioritas Second NDC menjadi proyek yang layak memperoleh pendanaan.
"Kami berharap BRIDGE dapat memberikan nilai tambah dengan tetap berorientasi pada kebutuhan negara, memperkuat peningkatan kapasitas dan jejaring, serta memastikan setiap negara dapat menentukan sendiri prioritas mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya," tegas Jumhur.
Selain persoalan pembiayaan, COP31 juga menjadi tempat pembahasan mengenai pemerataan perlindungan masyarakat dari dampak perubahan iklim. OKI meminta negara-negara anggotanya menggunakan data demografis terperinci agar kebijakan yang disusun dapat menjangkau kelompok dengan tingkat kerentanan berbeda.
Asisten Sekretaris Jenderal OKI Bidang Sains dan Teknologi Aftab Ahmad Khokher menyampaikan pandangan tersebut dalam forum tingkat tinggi bertajuk Mempercepat Penggunaan Data Demografis Terperinci dalam Kerangka Kebijakan Iklim. Kegiatan itu berlangsung melalui kolaborasi OKI, Pusat Penelitian dan Pelatihan Statistik, Ekonomi, dan Sosial untuk Negara-Negara Islam (SESRIC), serta Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA).
Khokher menilai data demografis yang akurat diperlukan untuk menyusun kebijakan iklim yang tepat sasaran. Perempuan, anak-anak, warga lanjut usia, dan penyandang disabilitas menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan penanganan perubahan iklim.
OKI mengidentifikasi tiga langkah untuk memperkuat pendekatan tersebut. Pertama, menempatkan masyarakat sebagai pusat perencanaan dan pelaksanaan aksi iklim agar kebijakan mencerminkan kebutuhan kelompok terdampak.
Kedua, memperkuat koordinasi antarlembaga supaya informasi demografis dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Ketiga, meningkatkan alokasi dan efektivitas pendanaan iklim sehingga program mitigasi dan adaptasi dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
OKI juga menegaskan komitmennya membantu negara anggota meningkatkan kapasitas statistik, memperluas kerja sama internasional, serta mengembangkan kebijakan iklim yang berpusat pada masyarakat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow