Taspen Ungkap Estimasi Pensiun Gibran Rp 22 Juta per Bulan
Besaran uang pensiun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diperkirakan mencapai Rp 22 juta per bulan, termasuk tunjangan istri dan anak. PT Taspen (Persero) menyebut perhitungan tersebut mengacu pada ketentuan pensiun sebesar 100% dari gaji terakhir. Informasi ini disampaikan dalam agenda bersama media di Bandung, Jumat (13/11/2026), dilansir dari Detik Finance.
Service & Membership Division Head Taspen, Tatan Hidayat, menjelaskan bahwa kewenangan perusahaan terbatas pada pelaksanaan pembayaran. Penetapan resmi besaran pensiun nantinya dilakukan melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara.
Tatan menjelaskan bahwa ketentuan pensiun menggunakan acuan 100% dari gaji terakhir. Pelaksanaan pembayaran baru dapat dilakukan setelah keputusan resmi diterbitkan.
"Pensiun Gibran sesuai pedoman 100% dari gaji terakhir. Kewenangan Taspen itu sebagai pihak yang memberikan saja. Nanti akan ada penetapan dari Keputusan Presiden yang dikeluarkan dari Sekretariat Negara. Dari surat itu, Taspen melaksanakan kewajibannya," ujar Tatan Hidayat, Service & Membership Division Head Taspen.
Menurut penjelasan Tatan, gaji pokok wakil presiden berada di kisaran Rp 20 juta lebih. Nilai tersebut bertambah dengan tunjangan untuk istri dan anak sehingga estimasi keseluruhannya mencapai Rp 22 juta setiap bulan.
"Rp 20 juta sekian, dan ada tambahan tunjangan istri dan anak. Itu ditotal-total Rp 22 juta," jelas Tatan Hidayat.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh perhitungan dan pembayaran harus mengikuti regulasi yang berlaku. Kepastian pelaksanaan tetap bergantung pada penetapan resmi pemerintah.
"Yang kami sampaikan ini semua sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Tatan Hidayat.
Selain membahas pensiun Gibran, Taspen turut menjelaskan kemungkinan penggunaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) sebagai saluran pembayaran uang pensiun. Namun, perusahaan belum dapat memastikan penerapan mekanisme tersebut karena masih menunggu keputusan dan aturan pelaksanaannya.
Tatan menyebut koordinasi dengan pihak terkait tetap dilakukan apabila terdapat permintaan pembayaran melalui saluran di luar perbankan. Meski demikian, Taspen belum dapat memberikan kepastian sebelum dasar hukumnya ditetapkan.
"Soal uang pensiun yang diminta dibayarkan melalui channel selain perbankan, salah satunya melalui Kopdes, itu kita belum bisa kasih statement sampai diputuskan. Namun saat ada permintaan pembayaran, kami selalu koordinasi dan selalu hadir," kata Tatan Hidayat.
Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pembayaran pensiun Taspen hanya dapat disalurkan melalui bank dan kantor pos. Penggunaan Kopdes membutuhkan regulasi baru sebagai landasan pelaksanaan.
Tatan menambahkan bahwa aturan tersebut berpotensi menjadi acuan bagi lembaga lain yang mengelola pembayaran pensiun, termasuk PT Asabri (Persero). Taspen masih menunggu penerbitan ketentuan resmi sebelum menerapkan mekanisme pembayaran melalui Kopdes.
"Kalau sesuai aturan, kan yang boleh dilakukan Taspen lewat bank dan lewat pos. Jadi nanti kalau sudah ada aturan baru, dan mungkin bukan hanya Taspen, seperti Asabri, kita bisa laksanakan kalau aturan sudah terbit. So far kami masih menunggu," tutup Tatan Hidayat.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow