Gibran Berpotensi Terima Pensiun Jika Mundur dari Wapres
Pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghilangkan hak atas uang pensiun dan fasilitas negara. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Gibran Rakabuming Raka berpotensi tetap memperoleh hak keuangan apabila pengunduran dirinya ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Dilansir dari Detik Finance, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis (12/11/2026). Kedatangannya dikabarkan berkaitan dengan penyerahan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
Apabila pengunduran diri tersebut benar-benar terjadi, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah hak keuangan setelah tidak lagi menjabat. Ketentuan mengenai persoalan ini telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Aturan pensiun mantan Wakil Presiden
Dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978, hak pensiun diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang mengakhiri masa jabatan melalui pemberhentian dengan hormat.
Ketentuan tersebut secara langsung menyebutkan bahwa kedua pejabat negara itu tetap mempunyai hak keuangan setelah meninggalkan jabatannya.
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," demikian bunyi ketentuan tersebut.
Besaran manfaat pensiun juga telah ditentukan dalam undang-undang yang sama. Pasal 6 Ayat (2) menetapkan nilai pensiun pokok sebesar seluruh gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100% dari gaji pokok terakhir," demikian bunyi Pasal 6 Ayat (2).
Persoalan mengenai status pemberhentian menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan penerimaan pensiun. Penjelasan Pasal 6 UU tersebut mengatur bahwa pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden pada dasarnya dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat.
Pengecualian berlaku apabila MPR secara tegas menetapkan status pemberhentian tidak dengan hormat melalui ketetapannya. Dengan demikian, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori pemberhentian dengan hormat berdasarkan penjelasan aturan tersebut.
"Setiap pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden adalah pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian itu adalah pemberhentian tidak dengan hormat," demikian penjelasan Pasal 6 UU tersebut.
Perhitungan uang pensiun Gibran
Jika ketentuan tersebut diterapkan, nilai pensiun pokok Gibran akan mengikuti 100% dari gaji pokok terakhirnya sebagai Wakil Presiden. Perhitungannya mengacu pada ketentuan gaji pokok pejabat negara yang berlaku.
Berdasarkan aturan yang disebutkan, gaji pokok Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain kedua jabatan tersebut.
Besaran gaji pokok tertinggi itu merujuk pada penghasilan Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 poin a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.
"Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.040.000 sebulan," demikian bunyi Pasal 1 Huruf (a) PP 75 Tahun 2000.
Dengan menggunakan nominal tersebut, perhitungan gaji pokok terakhir Gibran mencapai Rp 20.160.000 setiap bulan. Angka itu diperoleh dari empat kali Rp 5.040.000.
Karena nilai pensiun pokok ditetapkan sebesar 100% dari gaji terakhir, nominal Rp 20.160.000 per bulan menjadi dasar perhitungan uang pensiun yang berpotensi diterima Gibran apabila memenuhi ketentuan pemberhentian dengan hormat.
Fasilitas lain setelah pensiun
Selain memperoleh pensiun pokok, mantan Wakil Presiden juga berhak mendapatkan sejumlah fasilitas keuangan dan dukungan dari negara. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembayaran pensiun bulanan.
Beberapa fasilitas yang disebutkan dalam ketentuan tersebut meliputi tunjangan pokok PNS dan biaya rumah tangga. Selain itu, terdapat pula fasilitas lain yang berkaitan dengan kebutuhan setelah pejabat tidak lagi menjalankan tugas pemerintahan.
Gibran juga berpotensi mendapatkan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Negara turut menyediakan kendaraan milik negara yang dilengkapi pengemudi sebagai bagian dari fasilitas mantan Wakil Presiden.
Pengaturan mengenai waktu pembayaran hak keuangan tersebut tercantum dalam Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978. Ketentuan ini mengatur bahwa pembayaran pensiun dan berbagai tunjangan dilakukan setelah pemberhentian dengan hormat berlaku.
"Pensiun bekas Presiden dan bekas Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta tunjangan-tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dibayarkan terhitung mulai bulan berikutnya sesudah pemberhentiannya dengan hormat," demikian bunyi Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dengan demikian, berdasarkan aturan tersebut, hak pensiun dan fasilitas bagi Gibran bergantung pada status pemberhentiannya. Apabila ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, uang pensiun pokok dihitung sebesar 100% dari gaji pokok terakhir, dengan pembayaran dimulai pada bulan berikutnya setelah pemberhentian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow