Kemendikdasmen Cabut Suket Gibran, PTUN Gugurkan Gugatan Mercy
Persoalan hukum mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kemudian menyatakan gugatan PT Mercy Toga Kirana gugur dalam persidangan Kamis (12/11/2026), menyusul pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA).
Keputusan pencabutan diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026. Dokumen yang ditandatangani Tatang Muttaqin pada 11 November 2026 membatalkan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Keputusan tersebut merupakan pelaksanaan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. MA sebelumnya mengabulkan kasasi Subhan Palal dan menyatakan surat penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah serta harus dicabut oleh pejabat yang menerbitkannya.
Dalam keputusan pencabutan, Kemendikdasmen menyatakan dokumen tersebut ditarik dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.
Keputusan itu juga merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur kewajiban pejabat pemerintahan melaksanakan putusan pengadilan sesuai amar putusan.
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menilai pencabutan tersebut merupakan konsekuensi dari putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.
"Surat Keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Yusril sebagaimana dilansir Antara.
Yusril yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia menilai tidak tersedia upaya hukum untuk mempertahankan dokumen tersebut melalui perkara yang telah diputus.
"Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK," kata Yusril.
Ia juga menyoroti kemungkinan implikasi pencabutan dokumen terhadap persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
"Jika penyetaraan pendidikan Gibran sudah batal, berarti sejak awal Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ucap Yusril.
Mengenai perkara yang diajukan Denny Indrayana dan Mersy di PTUN Jakarta, Yusril sebelumnya memperkirakan pencabutan dokumen akan memengaruhi kelanjutan pemeriksaan karena objek sengketa sudah tidak berlaku.
"Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi," tutur Yusril.
Dalam persidangan perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT, majelis hakim yang diketuai Rachmadi menyatakan gugatan PT Mercy Toga Kirana gugur. Penggugat juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp457.000.
Hakim mempertimbangkan bahwa dokumen yang menjadi objek sengketa telah dicabut oleh Kemendikdasmen sebagai tindak lanjut putusan MA. Majelis kemudian menggunakan pendekatan hukum yang berkaitan dengan gugurnya kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP.
"Menimbang, bahwa keadaan hukum yang disebut dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) huruf b KUHP tersebut bersifat paralel dengan keadaan hukum yang terjadi dalam sengketa a quo berupa keputusan yang dijadikan objek sengketa telah dicabut dan tidak berlaku lagi yang mengakibatkan keputusan objek sengketa secara faktual tidak ada lagi dan telah mati," ujar hakim.
Majelis juga menilai kelanjutan pemeriksaan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak dapat dilaksanakan karena dokumen yang diminta untuk dibatalkan sudah tidak berlaku.
"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim.
Sebelum putusan dibacakan, Kemendikdasmen telah menyerahkan surat pencabutan kepada Ketua PTUN Jakarta dan majelis hakim. Kuasa hukum kementerian meminta pemeriksaan dihentikan karena objek gugatan sudah tidak ada.
"Nah, terkait hal mana, mengingat objek sengketa ini adalah sama dengan hal yang di perkara 62 dengan 255, nah sebagai pelaksanaan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, kami sudah menyampaikan surat ke Ketua Pengadilan Tata Usaha Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di pagi hari tadi," kata pengacara Kemendikdasmen dalam persidangan.
Pihak kementerian juga menyampaikan permohonan agar majelis tidak melanjutkan pemeriksaan perkara setelah pencabutan dokumen diserahkan secara resmi.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia. Sebagai tembusan, jika Yang Mulia berkenan, kami ingin menyerahkan dokumen tersebut sebagai tembusan kepada Yang Mulia," ujar kuasa hukum kementerian.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat membenarkan penyerahan keputusan pencabutan tersebut kepada PTUN dilakukan dalam persidangan Kamis (12/11/2026).
"Menindaklanjuti putusan MA, Kemendikdasmen sudah mencabut suket dan sudah diserahkan ke PTUN pada persidangan hari ini," kata Atip kepada Antara.
Atip menilai putusan PTUN yang menggugurkan gugatan sekaligus mengakhiri persoalan mengenai keabsahan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
"Dengan putusan ini, maka persoalan keabsahan suket sudah selesai dan tidak ada lagi langkah hukum dan upaya hukum yang bisa ditempuh," ujar Atip.
Dari pihak penggugat, Denny Indrayana menilai gugurnya gugatan tidak menghilangkan substansi hasil yang selama ini diperjuangkan Mercy Sihombing. Menurutnya, tujuan utama perkara tersebut adalah pembatalan surat penyetaraan yang kini telah dicabut kementerian.
"Meskipun gugatan gugur, itu sejatinya Bu Mercy menang, karena memang pada dasarnya yang diinginkan gugatan, surat keterangannya dibatalkan dan itu sudah terjadi," ujar Denny di PTUN Jakarta, Kamis (12/11).
Denny menjelaskan bahwa pihaknya sebelumnya telah meminta agar gugatan dicabut setelah MA membatalkan dokumen yang menjadi objek sengketa dan kementerian melaksanakan perintah pencabutan tersebut.
"Karena dengan putusan Mahkamah Agung, objek gugatan dinyatakan batal dan memerintahkan pencabutan kementerian, dan kementerian sudah bersurat bahwa objek gugatan memang sudah dicabut oleh Dirjen. Karena itu, gugatan ini sudah kehilangan objek dan memang kemudian jalan keluarnya adalah gugatan dinyatakan gugur," ujarnya.
Ia juga menyoroti pernyataan majelis mengenai sifat final putusan tersebut. Denny menyebut kepastian status perkara penting karena terdapat kemungkinan pihak tergugat intervensi mengajukan banding.
"Jadi ini sudah putusan yang majelis tadi sampaikan juga final and binding. Karena ya mungkin saja pihak tergugat intervensi terutama Saudara Gibran Rakabuming Raka, mungkin mengajukan banding," ujarnya.
Mercy Sihombing turut mengapresiasi putusan majelis hakim. Ia mengingatkan agar persoalan administrasi pendidikan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Jadi jangan sampai ada oknum, ya, jangan sampai ada oknum yang mencoba-coba bermain-main untuk menyatakan pendidikannya ternyata setelah kita periksa itu bodong," katanya.
Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyampaikan keberatan terhadap pertimbangan majelis hakim. Ia menilai proses pengambilan keputusan dalam perkara tersebut tidak berjalan secara objektif.
"Hari ini kami melihat tidak objektif Majelis Hakim di dalam mengambil sikap dan keputusan, sehingga tatanan hukum acara kita ini diabaikan secara prosedural," kata Rully.
Rullyandi menyatakan akan menyampaikan hasil persidangan kepada Gibran dan menunggu arahan lebih lanjut mengenai langkah yang akan diambil.
"Kami akan segera mungkin untuk melaporkan hasil persidangan hari ini, putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim untuk bagaimana nanti hasil dari beliau juga ya, arahan dari beliau seperti apa," ujarnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow