Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

DJP Jelaskan Kasus Mekanik Ditagih Pajak McLaren Rp137,4 Juta

Smallest Font
Largest Font

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan kewenangan pengelolaan pajak kendaraan bermotor setelah seorang mekanik bengkel di Kota Tangerang tercatat memiliki tunggakan pajak mobil McLaren senilai Rp137,44 juta. Kasus yang mencuat pada Oktober 2026 itu melibatkan data kendaraan yang dipertanyakan pemiliknya, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa administrasi dan pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Sementara itu, DJP menggunakan data eksternal untuk mendukung pelaksanaan tugas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam keterangannya pada Kamis (29/10/2026), Inge menjelaskan bahwa penagihan pajak kendaraan bermotor berada di luar kewenangan langsung DJP karena pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Terkait pemberitaan mengenai seorang mekanik di Tangerang yang didatangi petugas Samsat untuk melakukan penagihan tunggakan pajak kendaraan bermotor atas kendaraan yang tercatat atas namanya, sementara yang bersangkutan menyatakan tidak memiliki kendaraan tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pengelolaan administrasi dan pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan kewenangan Pemerintah Daerah," ujar Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP.

Inge juga memaparkan bahwa DJP meneliti profil wajib pajak sebelum melakukan klarifikasi. Penilaian tersebut mencakup pertimbangan terhadap tingkat risiko kepatuhan wajib pajak.

"Sebelum melakukan klarifikasi kepada Wajib Pajak, DJP terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap profil Wajib Pajak, termasuk mempertimbangkan tingkat risiko kepatuhannya," tutur Inge.

Apabila ditemukan kebutuhan untuk memastikan ketepatan informasi, DJP dapat meminta konfirmasi tambahan kepada pihak yang menyediakan data terkait.

"Apabila diperlukan, DJP dapat melakukan konfirmasi dan validasi lebih lanjut kepada pihak atau sumber data terkait untuk memastikan kesesuaian informasi yang digunakan," ungkap Inge.

Kasus ini bermula ketika petugas Samsat Ciledug mendatangi Yudariansyah, seorang mekanik bengkel di Kota Tangerang, pada Jumat (23/10/2026). Menurut keterangan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Samsat Ciledug, Idam Kholid, kunjungan tersebut bertujuan mengonfirmasi kepemilikan mobil McLaren yang tercatat menunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama dua tahun dengan nilai Rp137,44 juta.

Yudariansyah terkejut karena merasa tidak pernah memiliki mobil sport tersebut. Petugas juga menemukan ketidaksesuaian ketika alamat yang tercatat untuk pemilik kendaraan berada di kawasan permukiman Kampung Sawah Dalam, Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang.

Idam menjelaskan bahwa mekanik tersebut mempertanyakan ketepatan data kepemilikan ketika petugas menyampaikan informasi mengenai kendaraan yang tercatat atas namanya.

"Nah, ternyata, pas di-sounding, Yuda juga kaget. 'Wah, ini Samsat nggak salah nih? Boro-boro saya punya mobil,' katanya gitu," ujar Idam Kholid, Plt Kepala Samsat Ciledug.

Menurut Idam, kondisi tempat tinggal Yudariansyah juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan petugas saat memeriksa informasi kendaraan. Mekanik tersebut tinggal bersama orang tua dan keluarganya di rumah yang berada di lingkungan permukiman dengan akses jalan terbatas.

Idam menggambarkan bahwa akses jalan menuju rumah tersebut tidak mendukung lalu lintas kendaraan berukuran besar dengan mudah.

"Mobil mau masuk gang saja susah, bisanya cuma satu mobil. Jalannya rusak, cuma konblok. Kan kalau mobil mewah begitu, nggak mungkin lah, masa mobil jalannya di konblok, nggak mungkin mau, lecet mobilnya," ucap Idam.

Setelah melakukan pemeriksaan, Samsat Ciledug memutuskan memblokir data kendaraan McLaren tersebut. Menurut Idam, langkah itu dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas serta membantu Yudariansyah menyelesaikan persoalan pencatatan kepemilikan kendaraan.

Idam menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan setelah petugas mendatangi alamat yang tercatat untuk memastikan informasi kepemilikan kendaraan.

"Kita datangi untuk memastikan itu dan membantu Bang Yuda ini. Jangan sampai datanya ini apa namanya, dipakai orang lain. Kita blokir lah datanya," pungkas Idam.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed