Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pemprov Sumut Hapus Tunggakan Pokok Pajak Kendaraan November 2026

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 2-30 November 2026. Kebijakan ini memberikan pembebasan sejumlah tunggakan pokok pajak, denda, hingga pajak progresif bagi pemilik kendaraan di wilayah Sumatera Utara, sebagaimana dilansir dari Detik Oto. Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap menjelaskan bahwa program tersebut berlangsung selama satu bulan.

Masyarakat dapat memanfaatkan layanan pembayaran melalui aplikasi SIGNAL maupun e-SAMSAT sesuai persyaratan yang berlaku. "Program ini berlaku 2 hingga 30 November 2026, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi SIGNAL atau e-SAMSAT," kata Kepala Dinas Kominfo Sumut Erwin Hotmansah Harahap.

Berdasarkan informasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara melalui akun Instagram resminya, terdapat lima bentuk keringanan yang disediakan dalam program pemutihan tersebut.

Berikut lima jenis pembebasan yang diberikan Pemprov Sumut selama periode program: 1. Pembebasan pokok tunggakan PKB tahun ketiga dan seterusnya.

2. Pembebasan denda PKB. 3. Pembebasan pokok dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) kedua.

4. Pembebasan pajak progresif. 5. Pembebasan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun sebelumnya.

Untuk memperluas penyebaran informasi, Pemprov Sumut juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) ikut menyosialisasikan program tersebut. Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki masing-masing instansi.

Erwin menjelaskan bahwa kebijakan ini memiliki sejumlah sasaran, termasuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor. Program tersebut juga diarahkan untuk mendorong ketertiban administrasi kepemilikan kendaraan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Ia menambahkan bahwa penerimaan pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pembiayaan belanja pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan publik, termasuk pembangunan jalan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. "Pajak yang dibayarkan warga tercatat sebagai PAD, salah satu sumber pembiayaan belanja daerah, seperti jalan yang dilalui setiap hari, sekolah tempat anak belajar, dan layanan kesehatan masyarakat. Setiap rupiah yang disetor kembali ke masyarakat sendiri," tutur Erwin Hotmansah Harahap.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed