BEI Setujui Dividen Tunai Khusus Rp 1,564 Triliun
Persetujuan pembagian dividen tunai khusus senilai Rp 1,564 triliun menjadi salah satu keputusan penting Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Kebijakan ini merupakan pembagian dividen tunai pertama dalam sejarah BEI, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan bahwa dividen tersebut diperuntukkan bagi pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada 27 Oktober 2026. Keputusan pembagian dividen masuk dalam agenda kedua RUPSLB, yang membahas penggunaan saldo laba ditahan berdasarkan laporan keuangan auditan per 30 Juni 2026.
Dalam konferensi pers virtual pada Rabu (28/10/2026), Jeffrey menyampaikan nilai total dividen yang telah disetujui pemegang saham.
"Pembagian dividen tunai yang merupakan dividen khusus kepada para pemegang saham perseroan yang berhak, sebagaimana yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 27 Oktober 2026 dengan total nilai sebesar Rp 1,564 triliun," ujar Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.
Selain pembagian dividen, pemegang saham menyetujui penggunaan saldo laba ditahan perseroan secara aklamasi. Keputusan tersebut mengacu pada laporan keuangan auditan yang berakhir pada 30 Juni 2026.
BEI juga merencanakan penggunaan dana sebesar Rp 2 triliun untuk cadangan operasional dan pengembangan perusahaan. Menurut Jeffrey, penggunaan dana tersebut akan dilakukan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027 serta perubahan anggaran dasar memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jeffrey menjelaskan bahwa alokasi dana tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat 2 POJK Nomor 13 Tahun 2026.
"Setelah disetujuinya RKAT 2027 dan anggaran dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk digunakan sebagai dana cadangan operasional dan pengembangan perseroan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 2 POJK Nomor 13 Tahun 2026, yaitu sebesar Rp 2 triliun," jelas Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.
Dalam RUPSLB yang sama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar (AD) BEI untuk mendukung pelaksanaan demutualisasi bursa. Proses tersebut akan mengacu pada peraturan yang berlaku, termasuk POJK Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.
Jeffrey menegaskan bahwa perubahan anggaran dasar terkait demutualisasi belum berlaku efektif sebelum memperoleh persetujuan OJK dan persetujuan pemberitahuan dari Kementerian Hukum. Persetujuan dalam RUPSLB menjadi bagian dari tahapan yang harus dilalui untuk melaksanakan perubahan tersebut.
Dalam penjelasannya mengenai keputusan pemegang saham terkait perubahan anggaran dasar, Jeffrey menyampaikan bahwa persetujuan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan demutualisasi BEI.
"Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perseroan dalam rangka demutualisasi Bursa Efek," terang Jeffrey Hendrik, Direktur Utama BEI.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow