Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

OJK Jatuhkan Sanksi atas Tiga Kasus Pelanggaran Pasar Modal

Smallest Font
Largest Font

Penegakan aturan pasar modal oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghasilkan sanksi terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam tiga perkara berbeda. Kasus tersebut meliputi manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyampaian laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA) yang menyesatkan, serta pelanggaran oleh pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Dilansir dari Detik Finance, tindakan yang ditetapkan OJK mencakup kewajiban mengembalikan keuntungan tidak sah, pembayaran denda miliaran rupiah, penutupan rekening efek, hingga pembatasan aktivitas di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon.

Perkara pertama berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham PANR selama periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. Pemeriksaan OJK menemukan adanya pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang melibatkan Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia.

Ketiga pihak tersebut diketahui menggunakan pola transaksi yang membentuk kesan tidak sebenarnya mengenai aktivitas perdagangan saham. Praktik tersebut juga ditujukan untuk memengaruhi pembentukan harga PANR melalui 20 rekening nasabah yang terindikasi terlibat.

Hasil penghitungan OJK menunjukkan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah mencapai Rp 5.073.291.914. Satrijanto Tirtawisata diwajibkan mengembalikan seluruh keuntungan tersebut karena dinyatakan melanggar Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM mengenai penciptaan gambaran semu serta manipulasi perdagangan saham.

Dalam siaran pers Rabu (4/11/2026), OJK menyampaikan,

"Perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp 5.073.291.914,00".

Berbeda dengan sanksi terhadap Satrijanto, Melani dan Upita Amalia masing-masing dikenai larangan beraktivitas selama 5 tahun. Pembatasan tersebut berlaku untuk kegiatan di bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon.

OJK juga memerintahkan perusahaan efek terkait menutup rekening efek atas nama 18 pihak yang tercatat dalam perkara tersebut. Daftar nama beserta perusahaan efek yang bersangkutan meliputi:

  1. Tan Hok Kiong alias Arifin - PT Artha Sekuritas Indonesia.
  2. Anas Zahrial Sirait - PT Waterfront Sekuritas dan PT Royal Investium Sekuritas.
  3. Eka Budi Muliawati - PT Waterfront Sekuritas.
  4. Rubianto - PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.
  5. Gita Kurnia - PT Wanteg Sekuritas.
  6. Mario - PT Indo Capital Sekuritas.
  7. Jonny - PT Indo Premier Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
  8. Azirwan - PT Victoria Sekuritas Indonesia.
  9. Gatot Dermawan - PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
  10. Renica Meilani - PT Bumiputera Sekuritas.
  11. Eni Nuraeni - PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.
  12. Noto Subagyo - PT KGI Sekuritas Indonesia.
  13. Mangasi Firman Ericson - PT Ekuator Swarna Sekuritas.
  14. Susanti - PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.
  15. Dadang Nopiyandi Ohom - PT Elit Sukses Sekuritas.
  16. Ariansyah Mardian - PT OCBC Sekuritas Indonesia.
  17. Iswan - PT Waterfront Sekuritas.
  18. Pius Sebastian - PT Sucor Sekuritas.

Sanksi terhadap direksi PT Bintang Oto Global

Perkara kedua menyangkut penyajian laporan keuangan PT Bintang Oto Global Tbk untuk periode 2017-2020. OJK menemukan informasi yang tidak benar dan menyesatkan dalam pencatatan uang muka sehingga laporan tersebut dinilai tidak menggambarkan kondisi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) secara sebenarnya.

Tiga anggota direksi yang menandatangani laporan keuangan tersebut, yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein, masing-masing dijatuhi sanksi administratif berupa denda Rp 825.000.000.

Dengan demikian, total kewajiban pembayaran denda dari ketiga anggota direksi mencapai Rp 2,47 miliar. Penetapan sanksi ini berkaitan dengan tanggung jawab pengurus perusahaan terbuka dalam memastikan informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat.

OJK menekankan pentingnya ketepatan informasi perusahaan sebagai dasar bagi investor dalam menentukan keputusan investasi. Dalam keterangannya, OJK menyatakan,

"Direksi perusahaan terbuka bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik. Keterbukaan informasi yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia".

Pemalsuan laporan portofolio nasabah

Pelanggaran ketiga melibatkan Lianiwati, yang sebelumnya memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Hasil pemeriksaan OJK mengungkap adanya pemalsuan laporan portofolio nasabah serta transaksi penjualan saham yang dilakukan tanpa instruksi dari pemilik rekening.

Temuan tersebut mencakup tiga aspek pelanggaran, yaitu pemalsuan informasi portofolio, pelaksanaan transaksi efek tanpa perintah nasabah, dan pelanggaran persyaratan integritas.

Atas perbuatan tersebut, OJK menetapkan larangan bagi Lianiwati untuk menjalankan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon selama 10 tahun.

OJK kembali mengingatkan bahwa pemegang izin yang menjalankan fungsi pengelolaan maupun pelaksanaan transaksi nasabah harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Dalam penegasan terakhirnya, OJK menyampaikan,

"OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang menjalankan kegiatan di sektor pasar modal, khususnya yang memperoleh izin dan menjalankan fungsi pengelolaan atau pelaksanaan transaksi nasabah, wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap ketentuan, serta perlindungan atas aset dan kepentingan nasabah".

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed