OJK Sanksi Aurora dan Cabut Izin Pratama Capital
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada PT Aurora Asset Management dan PT Pratama Capital Assets Management atas pelanggaran aturan pasar modal. Keputusan tersebut ditetapkan pada 14 dan 30 Oktober 2026 untuk menindak pelanggaran pengelolaan investasi serta memperkuat perlindungan nasabah, dilansir dari Detik Finance, Selasa (3/11/2026).
Dalam keputusan tersebut, Aurora Asset Management dikenai denda Rp2,57 miliar dan instruksi tertulis untuk membubarkan lima produk reksa dana. Perusahaan diberikan waktu maksimal enam bulan untuk menyelesaikan pembubaran, sedangkan bank kustodian terkait juga diminta menjalankan proses sesuai kewenangannya.
Lima produk yang harus dibubarkan meliputi Reksa Dana Aurora SMC Equity, Reksa Dana Syariah Aurora Syariah Saham Amanah, Reksa Dana Aurora Dana Ekuitas, Reksa Dana Syariah Aurora Sharia Equity, dan Reksa Dana Aurora Equity.
OJK menjelaskan bahwa keputusan terhadap Aurora merupakan bagian dari penegakan aturan dan pemberian efek jera kepada pelaku industri jasa keuangan.
"Dengan mempertimbangkan peran atau keterlibatan Pihak-Pihak atas terjadinya pelanggaran pada kasus tersebut dan dalam rangka memberikan efek jera bagi pelaku industri jasa keuangan, pada tanggal 30 Oktober 2026 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau instruksi tertulis," tulis OJK dalam pengumumannya.
Sejumlah pelanggaran Aurora berkaitan dengan kegagalan memenuhi permohonan pencairan dana nasabah Reksa Dana Aurora Equity. Perusahaan juga tidak menyesuaikan komposisi portofolio ketika kepemilikan satu pihak melampaui batas 10% dan 20% dari nilai aktiva bersih pada produk tertentu.
OJK turut menemukan penawaran reksa dana dengan janji imbal hasil tertentu, transaksi silang antar-reksa dana di luar rentang harga bursa, serta transaksi dengan pihak terafiliasi yang tidak menggunakan harga terbaik. Perusahaan juga menggunakan tenaga pemasar dan referral tanpa izin APERD maupun WAPERD serta tanpa perjanjian tertulis.
Atas pelanggaran tersebut, pemegang saham Aurora Asset Management, Piter Rasiman, dilarang menjadi komisaris, direksi, pemegang saham, maupun pengurus perusahaan sektor jasa keuangan selama 20 tahun.
Direktur Utama Aurora Asset Management, Ferra, dikenai denda Rp610 juta dan dilarang menjadi direksi, komisaris, serta pemegang saham perusahaan setelah pembubaran reksa dana selesai. Sanksi serupa berupa denda Rp610 juta juga dijatuhkan kepada Direktur Manuel Manahan Maleaki dengan larangan jabatan yang sama setelah proses pembubaran rampung.
Selain Aurora, OJK mencabut izin usaha PT Pratama Capital Assets Management sebagai perusahaan efek yang menjalankan kegiatan manajer investasi. Keputusan pencabutan izin tersebut ditetapkan pada 14 Oktober 2026.
OJK menyatakan pencabutan izin merupakan sanksi administratif atas berbagai pelanggaran tata kelola dan pengelolaan investasi yang dilakukan perusahaan.
"Terhadap PT Pratama Capital Assets Management, OJK menetapkan Sanksi Administratif Berupa Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Pratama Capital Assets Management," jelas OJK.
Pratama Capital terbukti membiarkan praktik rangkap jabatan sejumlah pejabat. Direktur Utama perusahaan merangkap Koordinator Fungsi Investasi dan Riset, sementara fungsi kepatuhan, manajemen risiko, serta audit internal juga mengalami rangkap jabatan dengan tim pengelola investasi.
Perusahaan tidak memperbarui dan menjalankan strategi manajemen risiko sejak 2020. Pratama Capital juga tidak memiliki Komisaris Independen sejak 2019 dan baru mengajukan calon pejabat tersebut kepada OJK pada 25 Agustus 2023.
Dalam pengelolaan portofolio, perusahaan tidak melepas efek milik pihak terafiliasi sesuai tenggat yang ditentukan. Kepemilikan saham PT Jababeka Tbk (KIJA) pada sejumlah reksa dana juga dibiarkan melampaui batas 10% dari nilai aktiva bersih.
OJK menemukan dokumentasi dan kertas kerja investasi yang tidak memadai serta keputusan investasi tanpa pertimbangan rasional. Perusahaan juga tidak mengevaluasi penunjukan perantara pedagang efek secara berkala, sementara transaksi melalui satu perantara melampaui 30% dari total nilai transaksi selama 2023 dan 2024.
Pelanggaran lainnya mencakup pengelolaan reksa dana syariah tanpa Dewan Pengawas Syariah (DPS), tidak diterapkannya prinsip syariah sesuai ketentuan, serta keterlambatan penyampaian laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan periode 2026.
OJK juga memerintahkan pembubaran 15 produk reksa dana Pratama Capital, yaitu Pratama Dana Alpha Saham, Pratama Dana Atraktif Saham, Pratama Dana Cemerlang Saham, Pratama Dana Gemilang Saham, Pratama Dana Mantap Saham, Pratama Dana Campuran, Pratama Dana Saham Unggulan, Pratama Dana Dinamis Saham, Pratama Saham, Pratama Investa Mandiri Saham, Pratama Syariah, Pratama Pendapatan Tetap, Pratama Dana Maksimum Saham, Pratama Dana Optimum Saham, dan Dana Pratama Ekuitas.
Sanksi juga menyasar tiga pimpinan Pratama Capital. Direktur Utama Iwan Margana dicabut izinnya sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan dilarang menjadi komisaris, direksi, atau pengurus perusahaan sektor jasa keuangan selama lima tahun.
Dua direktur lainnya, Alfa Sri Aditya dan Janto Supandi, masing-masing kehilangan izin WMI dan dilarang menduduki jabatan komisaris, direksi, maupun pengurus perusahaan sektor jasa keuangan selama dua tahun.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow