Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

OJK Minta Pengembalian Keuntungan Manipulasi Saham

Smallest Font
Largest Font

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pasar modal mencakup kewajiban mengembalikan keuntungan ilegal, denda administratif, hingga larangan beraktivitas di sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan tindakan tersebut dalam tiga kasus berbeda, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Ketiga perkara yang diumumkan OJK berkaitan dengan manipulasi perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), penyajian informasi keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), serta pelanggaran integritas oleh pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Pelanggaran pertama berkaitan dengan aktivitas perdagangan saham PANR selama periode 6 September 2022 hingga 29 Mei 2023. OJK menemukan adanya pelanggaran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).

Tiga pihak yang disebut dalam perkara tersebut adalah Satrijanto Tirtawisata, Melani, dan Upita Amalia. Mereka terbukti melakukan transaksi dengan pola yang membentuk gambaran perdagangan tidak sebenarnya serta memengaruhi proses pembentukan harga saham PANR.

Aktivitas tersebut melibatkan 20 rekening nasabah yang terindikasi digunakan dalam rangkaian transaksi bermasalah. Berdasarkan penghitungan OJK, keuntungan yang diperoleh melalui praktik tersebut mencapai Rp 5.073.291.914.

OJK meminta Satrijanto Tirtawisata mengembalikan seluruh keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Tindakan tersebut berkaitan dengan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM mengenai penciptaan gambaran semu serta manipulasi perdagangan efek.

Dalam siaran pers Rabu (4/11/2026), OJK menyampaikan keputusan pengembalian keuntungan tersebut.

"Perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah sebesar Rp 5.073.291.914,00," ungkap OJK.

Berbeda dengan sanksi terhadap Satrijanto, Melani dan Upita Amalia masing-masing dilarang menjalankan kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon selama 5 tahun.

OJK juga meminta perusahaan efek terkait menutup rekening efek milik sejumlah pihak yang tercantum dalam pemeriksaan. Berikut daftar pemilik rekening beserta perusahaan efek yang terkait:

  1. Tan Hok Kiong alias Arifin - PT Artha Sekuritas Indonesia.
  2. Anas Zahrial Sirait - PT Waterfront Sekuritas dan PT Royal Investium Sekuritas.
  3. Eka Budi Muliawati - PT Waterfront Sekuritas.
  4. Rubianto - PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.
  5. Gita Kurnia - PT Wanteg Sekuritas.
  6. Mario - PT Indo Capital Sekuritas.
  7. Jonny - PT Indo Premier Sekuritas, PT MNC Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas, dan PT Sucor Sekuritas.
  8. Azirwan - PT Victoria Sekuritas Indonesia.
  9. Gatot Dermawan - PT Evergreen Sekuritas Indonesia.
  10. Renica Meilani - PT Bumiputera Sekuritas.
  11. Eni Nuraeni - PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.
  12. Noto Subagyo - PT KGI Sekuritas Indonesia.
  13. Mangasi Firman Ericson - PT Ekuator Swarna Sekuritas.
  14. Susanti - PT Yakin Bertumbuh Sekuritas.
  15. Dadang Nopiyandi Ohom - PT Elit Sukses Sekuritas.
  16. Ariansyah Mardian - PT OCBC Sekuritas Indonesia.
  17. Iswan - PT Waterfront Sekuritas.
  18. Pius Sebastian - PT Sucor Sekuritas.

OJK denda tiga direksi BOGA

Perkara berikutnya menyangkut penyampaian informasi keuangan PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA). OJK menemukan ketidaksesuaian pencatatan uang muka dalam laporan keuangan perusahaan untuk periode 2017-2020.

Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) tidak disajikan secara benar dan berpotensi menyesatkan publik.

Tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut berkaitan dengan tiga anggota direksi yang membubuhkan tanda tangan, yakni Arif Andi Wihatmanto, Yayan Heryanto, dan Hendricus A. Hormein.

OJK menjatuhkan denda administratif dengan nilai keseluruhan Rp 2,47 miliar. Masing-masing anggota direksi diwajibkan membayar denda sebesar Rp 825.000.000.

OJK turut menekankan pentingnya tanggung jawab pengurus perusahaan terbuka dalam menyampaikan laporan kepada masyarakat dan investor.

"Direksi perusahaan terbuka bertanggung jawab untuk memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keandalan informasi yang disampaikan kepada publik. Keterbukaan informasi yang akurat merupakan fondasi penting dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia," tegas OJK.

Pemalsuan portofolio nasabah oleh mantan WPPE

Kasus ketiga melibatkan Lianiwati, yang sebelumnya memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). OJK menemukan pelanggaran terkait pemalsuan laporan portofolio nasabah dan transaksi penjualan saham tanpa persetujuan pemilik rekening.

Pelanggaran tersebut mencakup pembuatan laporan portofolio yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, pelaksanaan transaksi efek tanpa instruksi nasabah, serta persoalan pemenuhan persyaratan integritas.

Atas pelanggaran tersebut, OJK menjatuhkan larangan beraktivitas selama 10 tahun kepada Lianiwati. Pembatasan ini mencakup kegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

OJK menegaskan bahwa pemegang izin dan pihak yang menjalankan fungsi pelayanan transaksi nasabah harus memenuhi standar integritas serta profesionalisme. Kepatuhan terhadap aturan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan aset dan kepentingan nasabah.

"OJK menegaskan bahwa setiap pihak yang menjalankan kegiatan di sektor pasar modal, khususnya yang memperoleh izin dan menjalankan fungsi pengelolaan atau pelaksanaan transaksi nasabah, wajib menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, kepatuhan terhadap ketentuan, serta perlindungan atas aset dan kepentingan nasabah," pungkas OJK.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed