Pemkab Sidoarjo Hapus Denda Pajak hingga Maret 2027
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membebaskan sanksi keterlambatan pembayaran sejumlah pajak daerah mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027. Kebijakan melalui Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) ini ditujukan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan agar dapat melunasi kewajiban tanpa membayar denda. Program tersebut mencakup Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga masa pajak 2026.
Pembebasan juga berlaku untuk Pajak Daerah Lain (PDL), termasuk Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Untuk kategori PDL, penghapusan denda diberikan terhadap tunggakan sampai Tahun Pajak 2025 serta masa pajak Januari hingga September 2026. Sementara itu, cakupan PBJT meliputi makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Bupati Sidoarjo H. Subandi menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kesadaran dan kedisiplinan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
"Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar dapat melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap masyarakat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya," ujar Subandi. Subandi menjelaskan penerimaan pajak daerah menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Sidoarjo. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program kesejahteraan.
"Pajak adalah kontribusi kita bersama untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan lainnya. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan," tutur Subandi. Ia juga menyebut penerimaan pajak masyarakat dimanfaatkan untuk pemerataan pembangunan jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan optimalisasi fasilitas pendidikan. Pembayaran pajak, menurutnya, merupakan bagian dari kontribusi bersama dalam pembangunan daerah.
"Kepatuhan pajak merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong dan kepedulian bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pembangunan," ucap Subandi. Untuk pembayaran, BPPD Kabupaten Sidoarjo menyediakan sejumlah saluran, mulai dari layanan perbankan, gerai ritel modern, hingga transaksi digital menggunakan QRIS dan virtual account. Informasi program juga tersedia melalui kanal informasi resmi BPPD Kabupaten Sidoarjo.
Di wilayah lain, Pemerintah Kota Serang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sedang merancang langkah peningkatan kepatuhan perpajakan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu opsi yang dikaji adalah menunda pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang belum memenuhi kewajiban pajak.
Kepala Bapenda Kota Serang Wahyu Nurjamil menjelaskan rencana tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan. Sasaran pengawasan mencakup kewajiban pajak kendaraan dinas maupun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) milik ASN.
"Berdasarkan arahan pimpinan, kami sedang mencoba merangkai kepatuhan pajak yang dimulai dari ASN. Jadi, apabila ditemukan mobil-mobil dinas ataupun PBB para ASN yang belum dibayar, maka akan dilakukan penundaan TPP," ujar Wahyu Nurjamil, Selasa (3/11/2026). Menurut Wahyu, aparatur pemerintahan perlu menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebelum pemerintah mendorong kepatuhan masyarakat secara lebih luas.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. Meski demikian, mekanisme penundaan TPP masih dalam tahap perumusan. Pemerintah Kota Serang masih perlu menyusun dasar dan prosedur pelaksanaan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow