Pemerintah Dorong Reformasi Pasar Modal Tiru Jepang dan Korsel
Pemerintah Indonesia menyiapkan sejumlah langkah reformasi pasar modal dengan mengacu pada pengalaman Jepang dan Korea Selatan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), memperkuat kepercayaan investor, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam investasi. Dilansir dari Detik Finance, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan agenda tersebut dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Dradjad mengatakan pemerintah telah berkonsultasi dengan pelaku pasar modal untuk mengevaluasi perkembangan reformasi bursa sekaligus mengidentifikasi kebijakan lanjutan. Terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah dalam proses tersebut.
"Dari Kementerian Perekonomian itu kami mendorong tiga hal terutama. Pertama, meniru reformasi yang ada di Jepang maupun di Korea, kita ingin supaya terjadi peningkatan nilai, jadi peningkatan nilai dari para emiten kita," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Salah satu referensi reformasi berasal dari Jepang, terutama dalam pembenahan tata kelola perusahaan dan peningkatan tanggung jawab direksi. Pemerintah ingin perusahaan terbuka mengoptimalkan penggunaan modal agar kinerja bisnis dan nilai perusahaan meningkat.
"Sehingga kalau efisiensi modalnya terpenuhi, maka kinerjanya akan makin bagus, maka nilai perusahaannya akan naik dan itu akan mendorong investor untuk masuk," ujar Dradjad.
Selain pembenahan internal perusahaan, pemerintah juga menghimpun masukan mengenai kebijakan ekonomi riil yang dapat mendukung peningkatan nilai emiten. Usulan dari pelaku pasar mencakup sektor perpajakan, bea masuk, serta pengembangan energi hijau.
"Itu yang akan kemudian nanti kita tindaklanjuti dengan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait," imbuh Dradjad.
Masukan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menilai kebijakan di luar pasar modal juga diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan perusahaan tercatat.
Fokus berikutnya adalah mempercepat penegakan aturan terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan di pasar modal. Pemerintah membandingkan proses penanganan keputusan di Indonesia dengan sejumlah negara lain yang mampu menyelesaikannya dalam waktu satu hingga tiga minggu.
"Kita memakai tolok ukur di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Nah kita berharap kalau ada keputusan-keputusan, itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Tadi BEI sudah menyampaikan beberapa keputusan-keputusan yang bisa dilakukan dengan cepat," ujar Dradjad.
Menurut Dradjad, percepatan penegakan aturan diperlukan agar keputusan yang telah ditetapkan dapat segera ditindaklanjuti. Dalam konsultasi tersebut, BEI juga telah menyampaikan sejumlah keputusan yang dinilai dapat dilaksanakan dalam waktu relatif singkat.
Aspek lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan edukasi dan literasi pasar modal bagi pemegang saham maupun investor. Dradjad menyebut pemahaman masyarakat terhadap pasar modal dan sektor keuangan masih perlu diperluas.
Menurut data yang disampaikan Dradjad, sekitar 15 persen penduduk usia produktif Indonesia telah berpartisipasi di pasar keuangan. Pemerintah berharap jumlah tersebut terus bertambah sehingga semakin banyak masyarakat memanfaatkan pasar keuangan sebagai sarana investasi.
"Kami melihat pasar modal bukan lagi hanya sarana bagi para emiten untuk menggalang dana. Kami sudah melihat pasar modal ini sebagai sarana tabungan bagi rakyat kita karena sudah banyak yang menyimpan investasinya di pasar modal sehingga naik turunnya bursa akan sangat berpengaruh besar terhadap naik turunnya aset-aset teman-teman yang sudah masuk di bursa. Nah, mereka adalah rakyat Indonesia yang perlu mendapat perhatian dari negara," pungkas Dradjad.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow