Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

KSPI Desak Pemerintah Naikkan PTKP Jadi Rp 7,5 Juta

Smallest Font
Largest Font

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendesak pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta. Usulan yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli pekerja tersebut kembali disampaikan dalam konferensi pers virtual pada Senin (16/11/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Said Iqbal mengungkapkan, permintaan kenaikan PTKP telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak May Day 2025. Menurutnya, tambahan penghasilan yang tidak dikenai pajak dapat meningkatkan belanja rumah tangga pekerja sekaligus menggerakkan pendapatan pelaku usaha kecil.

Ia menjelaskan bahwa kenaikan batas PTKP sebesar Rp 3 juta berpotensi mendorong konsumsi buruh. Perputaran belanja tersebut dinilai dapat memberikan dampak kepada pedagang makanan dan pekerja informal.

"Selisih Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta, itu kan Rp 3 juta. Buruh pasti belanja. Jadi daya beli naik.

Daya beli masyarakat juga naik. Kalau buruh belanja, masyarakat kecil juga naik dalam pendapatannya. Tukang mi ayam, tukang bubur, pekerja informal," ujar Said Iqbal, Presiden KSPI.

Selain mengusulkan kenaikan PTKP, Said Iqbal membandingkan kebijakan tersebut dengan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Ia menilai insentif pajak memiliki keterbatasan karena bergantung pada kebijakan pemerintah dan dapat dihentikan pada tahun berikutnya.

"Kalau subsidi itu tahun 2027, 2028 bisa hilang. Kan subsidi. 2029 bisa hilang. Jadi yang benar itu bukan subsidi, PTKP," ujar Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, kenaikan PTKP juga tidak harus membuat pemerintah mengkhawatirkan penerimaan negara. Ia memperkirakan potensi penurunan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dapat diimbangi oleh peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seiring bertambahnya konsumsi masyarakat.

"PPN-nya naik, PPh-nya mungkin turun. Tapi ini kan cuma 5% setelah dipotong PTKP. Kalau PPN, langsung dari harga 11%.

Jadi istilahnya keluar kantong kiri, masuk kantong kanan. Tapi daya beli naik, pertumbuhan ekonomi naik. Lapangan kerja tercipta baru," jelas Said Iqbal.

Ia juga mengajukan usulan tambahan berupa penurunan tarif PPN. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memperkuat dampak kenaikan PTKP terhadap kemampuan belanja masyarakat.

"Tapi sebaiknya PPN diturunin sih karena kan daya beli, kalau PPN diturunin, daya beli naik lagi. Double naik. Tapi semua kita serahkan pada pemerintah," tutup Said Iqbal.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed