Pemerintah Siapkan Tiga Agenda Reformasi Pasar Modal
Pemerintah menyiapkan tiga agenda reformasi untuk memperkuat pasar modal Indonesia, mulai dari peningkatan valuasi perusahaan tercatat hingga pengawasan dan edukasi investor. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan rencana tersebut pada Minggu (15/11/2026) melalui tayangan video Kemenko Perekonomian, dilansir dari Detik Finance. Langkah tersebut ditujukan untuk menjawab kekhawatiran investor sekaligus melindungi aset masyarakat yang ditempatkan di pasar saham.
Menurut Dradjad, lebih dari 34 juta individu atau warga negara Indonesia telah terlibat dan menginvestasikan aset mereka di pasar modal. Dradjad menegaskan bahwa perlindungan investasi masyarakat menjadi komitmen pemerintah. Reformasi menyeluruh dinilai diperlukan untuk mendukung upaya tersebut.
"Pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi nilai investasi mereka. Kami memahami bahwa hanya dengan melakukan reformasi secara substansial, kami dapat melindungi aset-aset tersebut," ujar Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Agenda pertama berfokus pada peningkatan valuasi perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemerintah akan mengkaji kebijakan ekonomi dan reformasi yang berpotensi mendorong kenaikan nilai perusahaan. Dradjad menjelaskan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking yang bertugas menjalankan deregulasi dan debirokratisasi di berbagai sektor ekonomi.
"Jadi, agenda pertama adalah meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan tercatat di bursa. Kami akan melihat berbagai kemungkinan kebijakan ekonomi dan reformasi yang dapat dilakukan. Di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kami memiliki Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking yang bertanggung jawab melakukan deregulasi dan debirokratisasi di sektor-sektor ekonomi.
Kami akan melakukan upaya maksimal untuk mempercepat kebijakan debottlenecking tersebut," terang Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Agenda kedua menyangkut percepatan penegakan aturan pasar modal. Dradjad menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI selama ini telah menjalankan penegakan hukum secara efektif, tetapi komunikasi mengenai proses tersebut masih perlu ditingkatkan.
Menurut dia, keterbukaan informasi dapat membantu masyarakat memahami proses pengambilan keputusan dalam penegakan hukum. Pemerintah pun mendorong BEI memperkuat penyampaian informasi terkait aktivitas tersebut. "Namun, kami menyarankan agar BEI dapat meningkatkan komunikasi terkait aktivitas penegakan hukum yang dilakukan.
Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat mengenai proses pengambilan keputusan terkait penegakan hukum tersebut," kata Dradjad Hari Wibowo, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Agenda ketiga adalah memperluas edukasi bagi pemangku kepentingan dan investor. Dradjad menekankan pentingnya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pasar keuangan, terutama ketika jumlah warga yang berinvestasi di pasar modal terus bertambah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow