Propam Periksa 11 Polisi Terkait Pengamanan Demo Yogyakarta
Penanganan demonstrasi yang berujung kericuhan di Yogyakarta pada Selasa (10/11/2026) kini menjadi perhatian pengawasan internal dan eksternal kepolisian. Bidpropam Polda DIY memeriksa 11 personel atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ketika mengamankan aksi tersebut.
Kepala Bidpropam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi menjelaskan, pemeriksaan bermula dari laporan masyarakat serta rekaman video yang beredar di media sosial. Petugas juga mengumpulkan bukti tambahan melalui penelusuran kamera pengawas di sekitar lokasi demonstrasi.
Dalam keterangannya di Mapolda DIY, Sleman, Jumat (13/11), Satya menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap personel masih berlangsung dan jumlah anggota yang dimintai keterangan berpotensi bertambah.
"Sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel dan tentunya sampai saat ini pun kita masih berproses terus, ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah," ujar Satya.
Tim Bidpropam masih berada di lapangan untuk mengumpulkan rekaman dan keterangan. CCTV di sekitar lokasi akan dibandingkan dengan video yang beredar di media sosial guna memastikan kesesuaian bukti.
"Sampai saat ini kita tetap berproses, tim kami juga masih di lapangan mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang seakurat mungkin," tambah Satya.
Menurut Satya, penentuan dugaan pelanggaran belum dapat dilakukan sebelum seluruh bukti dan keterangan diperiksa. Hasil pendalaman akan dibawa ke mekanisme gelar perkara untuk menentukan kemungkinan pelanggaran disiplin atau kode etik.
"Kita masih melakukan pendalaman, tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami, kita naikkan nanti ke melalui gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar disiplin ataupun kode etik," paparnya.
Di sisi lain, penanganan terhadap warga yang diamankan setelah kericuhan juga mendapat pengawasan sejumlah lembaga. Kapolda DIY Irjen Pol Langgeng Purnomo menyatakan bahwa 157 orang diamankan dan proses pemeriksaan melibatkan Komnas HAM, Ombudsman RI Perwakilan DIY, serta Kompolnas.
Berdasarkan keterangan Polda DIY pada 12 November 2026, dari jumlah tersebut terdapat 21 anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka telah memperoleh pendampingan KPAI dan psikolog sebelum dipulangkan, sedangkan 136 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di Mapolda DIY.
Langgeng menegaskan bahwa pemeriksaan harus mengutamakan bukti dan prosedur hukum. Penyidik Ditreskrimum Polda DIY juga berkoordinasi dengan sekolah, perguruan tinggi, dan elemen masyarakat dalam proses tersebut.
"Kami tidak ingin ada proses yang tergesa-gesa ataupun tidak sesuai prosedur. Setiap orang akan diperlakukan berdasarkan fakta dan alat bukti yang ditemukan. Jika tidak cukup bukti, tentu akan kami pulangkan. Namun, apabila ditemukan bukti yang cukup adanya pelanggaran hukum, proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Langgeng.
Polda DIY menyatakan kepastian hukum bagi seluruh peserta aksi yang diamankan akan ditentukan sebelum batas waktu 1x24 jam. Pengawasan eksternal juga diarahkan untuk memastikan akses bantuan hukum, kunjungan keluarga, layanan medis, serta perlindungan dari kekerasan dan intimidasi.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI DIY Muflihul Hadi sebelumnya menyampaikan desakan agar kepolisian mengutamakan pendekatan persuasif dan tidak terburu-buru menggunakan proses pidana terhadap demonstran. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (11/11/2026).
"Kami meminta jajaran kepolisian di DIY menahan diri dari pendekatan yang semata-mata menghukum, segera memulangkan mereka yang tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum, serta memastikan hak-hak dasar seluruh warga yang diamankan terpenuhi secara utuh," tegas Muflihul.
Ombudsman juga meminta kepolisian menerapkan pendekatan humanis sesuai KUHAP dan Peraturan Kapolri tentang Pengendalian Massa serta Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Komnas HAM menekankan pentingnya pemeriksaan kondisi fisik dan psikologis warga yang diamankan.
Sementara itu, Kompolnas memantau tindak lanjut laporan masyarakat dan pencocokan identitas orang-orang dalam rekaman video. Anggota Kompolnas Choirul Anam menjelaskan bahwa pemeriksaan telah memasuki tahap verifikasi apakah individu yang terekam benar merupakan anggota Polri.
"Tidak hanya sedang mengumpulkan semua informasi yang ada di publik, tapi tahapannya sudah masuk pada ruang yang lebih dalam, mencocokkan antara betul enggak ini anggota ataukah tidak," ujar Choirul.
Pencocokan tersebut dilakukan dengan menelusuri lokasi rekaman dan membandingkannya dengan penempatan personel ketika pengamanan demonstrasi berlangsung.
Kompolnas menyatakan akan mendorong penindakan apabila keterlibatan anggota kepolisian dalam dugaan pelanggaran dapat dipastikan melalui pemeriksaan.
"Ada indikasi memang anggota Polri, dan kalau memang itu betul dan fix anggota Polri, komitmennya tindak tegas dan sanksi tegas," tegas Choirul.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow