BNPPDT Petakan Infrastruktur Perbatasan di Rondo, Sabang, dan Sebatik
Pemerintah memetakan kebutuhan infrastruktur dan menyelesaikan persoalan batas negara di sejumlah kawasan terdepan Indonesia melalui rangkaian kunjungan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Peninjauan berlangsung di Pulau Sebatik pada 11 November 2026 serta Pulau Rondo dan Kota Sabang pada 14 November 2026.
Agenda tersebut mencakup pemeriksaan fasilitas dasar, pengamanan wilayah, penyelarasan garis batas Indonesia-Malaysia, hingga persiapan operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik. Hasil pemeriksaan lapangan akan menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan melalui Program Bangun Beranda Negeri.
Dalam kunjungan ke Pulau Rondo dan Sabang, Maruli menemukan sejumlah kebutuhan mendasar yang masih memerlukan penanganan, terutama ketersediaan air bersih, listrik, jaringan internet, serta fasilitas pendukung personel pengamanan perbatasan.
Maruli menekankan pentingnya peningkatan fasilitas kawasan perbatasan agar wilayah terdepan Indonesia mendapatkan perhatian pembangunan yang memadai.
"Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik," ujar Maruli Simanjuntak, Kepala BNPPDT.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan yang diterima, keterbatasan akses air bersih, listrik, dan internet masih ditemukan di sejumlah kawasan. BNPPDT mempertimbangkan pembangunan sumur bor sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan air bersih.
"Mereka punya masalah air bersih, harus kita coba kemungkinan sumur bor. Terus mereka juga punya permasalahan tentang listriknya, internet juga buat mereka agak sulit," kata Maruli.
Selain infrastruktur dasar, Maruli meninjau Pulau Rondo yang berada di Laut Andaman. Di lokasi tersebut, ia berdialog dengan personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) untuk mengetahui kondisi fasilitas dan kebutuhan operasional pengamanan.
Rangkaian kunjungan di Sabang juga meliputi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, Titik Nol Kilometer Sabang, dan Satuan Radar (Satradar) 01 Sabang TNI Angkatan Udara.
Maruli menyebut hasil evaluasi akan digunakan untuk menyusun konsep penanganan dan menentukan pembangunan yang perlu diprioritaskan. BNPPDT menargetkan persiapan langkah konkret dapat dilakukan pada awal 2027.
"Mudah-mudahan setelah ini nanti kita akan segera konsepkan apa yang perlu kita lakukan mulai dari awal tahun depan," ujar Maruli.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, pada 11 November 2026, Maruli memeriksa sejumlah titik yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan Indonesia-Malaysia.
Lokasi yang dikunjungi meliputi Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Aji Kuning, patok batas negara, PLBN Sebatik, pelabuhan laut, dan Dermaga Sei Pancang. Ia juga melihat lahan yang terdampak outstanding boundary problems (OBP).
Maruli menjelaskan bahwa perluasan mandat BNPPDT mencakup pengelolaan daerah terpencil sekaligus perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan langsung diperlukan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi warga di kawasan perbatasan.
"Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya," ujar Maruli.
Ia juga menghubungkan kesejahteraan penduduk dengan penguatan pertahanan wilayah. Menurut Maruli, perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan menjadi bagian penting dalam membangun rasa kebangsaan.
"Jelas sangat berhubungan antara bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya sehingga jiwa-jiwa nasional dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul dengan adanya perhatian dari pemerintah," kata Maruli.
Sebelum mengunjungi Sebatik, Maruli telah melakukan peninjauan ke Miangas, Pulau Rote, dan Krayan. Hasil sementara menunjukkan terdapat sejumlah persoalan yang menurutnya dapat diselesaikan melalui koordinasi antarlembaga pemerintah.
"Saya bersyukur karena melihat banyak juga persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa kita atasi. Mudah-mudahan bisa segera kita mulai di awal-awal tahun depan," ungkap Maruli.
Untuk persoalan batas Indonesia-Malaysia, Maruli menyampaikan bahwa komunikasi kedua negara berjalan baik. Namun, masih terdapat persoalan teknis dalam menyelaraskan garis perbatasan yang telah ditetapkan sejak ratusan tahun lalu.
"Ada saja permasalahan tentang garis-garis yang sudah dibuat ratusan tahun yang lalu yang sekarang kita coba sinkronkan. Kita sudah menyimpulkan beberapa titik, jadi saya kira itu hanya perlu proses saja," ucap Maruli.
Penyelesaian persoalan tersebut membutuhkan verifikasi lapangan dan keterlibatan kementerian serta lembaga sesuai kewenangannya. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan penanganan setiap titik permasalahan berjalan sesuai ketentuan.
Selain penyelarasan batas, operasionalisasi PLBN Sebatik juga masih membutuhkan koordinasi lebih lanjut antarkementerian. Maruli berharap kebijakan Presiden dapat mempercepat proses tersebut.
"Dengan adanya kebijakan Presiden ini, koordinasi kementerian mudah-mudahan menjadi lebih mudah sehingga bisa lebih cepat proses operasional PLBN Sebatik," kata Maruli.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow