DPR Desak Polisi Ungkap Pemicu Kerusuhan Demo Yogyakarta
Penanganan kerusuhan demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10 November 2026 mendapat sorotan DPR, Ombudsman RI, dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Mereka meminta kepolisian mengungkap identitas kelompok pemicu kekerasan sekaligus memastikan hak peserta aksi yang diamankan tetap terlindungi.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta Polda DIY menyelidiki dugaan keterlibatan kelompok tak dikenal yang memicu kerusuhan setelah demonstrasi berlangsung damai. Ia juga meminta aparat membedakan pelaku kekerasan dari mahasiswa, peserta aksi damai, dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.
Esti menekankan pentingnya keterbukaan penyelidikan untuk mengetahui identitas serta tujuan kelompok tersebut.
"Kami juga meminta Polri bersikap transparan mengenai massa tak dikenal yang melakukan tindakan anarkis. Termasuk kemungkinan kelompok tersebut sengaja hadir untuk membuat kerusuhan setelah penyampaian aspirasi berlangsung, dengan tujuan tertentu," ujar MY Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Menurut Esti, bentrokan berlangsung di ruang terbuka dan sejumlah kawasan strategis sehingga masyarakat yang tidak terlibat berpotensi ikut terdampak.
"Bentrok antara aparat dan massa berlangsung di tempat terbuka serta beberapa lokasi strategis. Karena itu, sangat mungkin terdapat warga, termasuk mahasiswa, yang berada atau terjebak di lokasi kerusuhan," ujar Esti.
Ia juga meminta kepolisian memeriksa laporan mengenai dugaan penangkapan tanpa dasar yang jelas serta kekerasan terhadap peserta demonstrasi.
"Laporan mengenai penangkapan secara acak dan sporadis perlu diperiksa dengan mencocokkan keterangan mahasiswa, saksi, serta rekaman kejadian," ujar Esti.
Esti turut meminta pendampingan hukum diberikan kepada orang-orang yang masih ditahan, termasuk akses bagi perguruan tinggi untuk mendampingi mahasiswa mereka.
Di sisi lain, Polda DIY memberikan penjelasan mengenai kendaraan truk yang terlihat mengangkut sejumlah orang saat kerusuhan berlangsung. Kepolisian membantah informasi media sosial yang menyebut kendaraan tersebut membawa anggota organisasi masyarakat.
Pelaksana Tugas Kepala Bidang Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari menjelaskan bahwa orang-orang tersebut merupakan personel Satgas PAGAR atau Satuan Tugas Patroli Siaga Reserse.
"Benar, mereka merupakan anggota kepolisian atau anggota Polda DIY yang tergabung dalam Satgas PAGAR, yaitu Patroli Siaga Reserse. Jadi, mereka bukan anggota organisasi masyarakat, melainkan benar-benar personel Polda DIY," ujar AKBP Novita Eka Sari.
Novita menjelaskan personel reserse tersebut menggunakan pakaian biasa karena karakteristik tugas mereka tidak mengharuskan penggunaan seragam kepolisian.
"Memang anggota reserse menjalankan tugas secara tertutup dan tidak mengenakan pakaian dinas. Mereka menggunakan pakaian biasa seperti itu," ujar Novita.
Menurut kepolisian, Satgas PAGAR diterjunkan setelah kerusuhan meluas dari kawasan Gedung DPRD DIY menuju sejumlah lokasi, termasuk sekitar Universitas Gadjah Mada.
Novita menyebut pengerahan personel dilakukan ketika pembubaran massa oleh anggota Brimob dan Sabhara sekitar pukul 20.00 WIB diikuti pergerakan massa ke beberapa titik.
"Satgas PAGAR diterjunkan ketika kerusuhan terjadi, mulai dari depan DPRD hingga akhirnya berlanjut ke depan UGM, setelah terdapat tindakan saling dorong dalam proses pembubaran massa oleh anggota Brimob maupun Sabhara sekitar pukul 20.00 WIB," ujar Novita.
Kerusuhan sebelumnya ditandai dengan pelemparan petasan dan pembakaran sebuah tenda kecil di depan Gedung DPRD DIY. Kapolda DIY kemudian memerintahkan pengerahan 858 personel Satgas PAGAR.
Novita menjelaskan penggunaan kendaraan pengangkut personel disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
"Pengerahan kendaraan dilakukan sesuai situasi. Setelah terjadi tindakan saling dorong, pergerakan massa menyebar sehingga anggota kepolisian juga harus ditempatkan di sejumlah titik. Untuk mempercepat pergerakan, kami menggunakan kendaraan dinas seperti itu," ujar Novita.
Perhatian terhadap peserta aksi berusia anak-anak juga muncul setelah kepolisian mengamankan 157 orang dalam rangkaian demonstrasi tersebut. Sebanyak 21 anak kemudian dipulangkan kepada keluarga setelah mediasi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah pihak pada 11 November 2026.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Yani Permana menyatakan pemulangan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak. Ombudsman RI turut mendampingi proses tersebut untuk mengawasi pemenuhan hak mereka.
"Dari 157 orang yang kami amankan, sebanyak 21 anak di bawah umur telah kami serahkan kembali kepada keluarga setelah mediasi dengan KPAI dan beberapa elemen lainnya," ujar Kombes Pol Yani Permana.
Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, anak-anak tersebut tidak ditemukan membawa senjata tajam maupun benda berbahaya lainnya. Namun, mereka diduga terlibat dalam perusakan dan pelemparan batu selama demonstrasi.
"Anak-anak yang terlibat dalam demonstrasi malam itu tidak membawa senjata tajam ataupun benda berbahaya lainnya. Namun, mereka turut melakukan perusakan dan melempar batu," ujar Yani.
Polda DIY memilih mengembalikan anak-anak tersebut kepada keluarga dengan pendekatan pembinaan. Kepolisian juga berencana berkoordinasi dengan orang tua, pemerintah daerah, dan sekolah.
"Demi kepentingan masa depan mereka, Polda DIY mengambil langkah dengan mengutamakan pemulangan anak-anak kepada keluarga masing-masing," ujar Yani.
Pengawasan terhadap anak-anak tetap dilanjutkan setelah mereka kembali ke lingkungan keluarga.
"Selanjutnya, keluarga akan melakukan pembinaan. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan keluarga, pemerintah daerah, maupun pihak sekolah mengenai pembinaan anak-anak tersebut," ujar Yani.
Ombudsman RI melalui perwakilannya, Muflihul Hadi, ikut memantau proses pemulangan dan berdialog dengan sejumlah peserta aksi dewasa yang masih berada di Polda DIY. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan prosedur pemeriksaan tidak mengabaikan hak masyarakat.
Muflihul meminta peserta demonstrasi menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan prosedur selama proses penanganan.
"Kami mengimbau agar masyarakat tidak ragu menyampaikan pengaduan kepada Ombudsman RI apabila menemukan atau mengalami dugaan pelanggaran dalam proses penanganan demonstrasi tersebut," ujar Muflihul Hadi.
Novita juga meminta orang tua dan pihak sekolah meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak agar tidak terpengaruh ajakan yang mengarah pada tindakan kekerasan.
"Kami mengimbau para orang tua, wali, serta pihak sekolah untuk selalu mengawasi aktivitas anak-anak. Jangan sampai generasi penerus bangsa ini terpengaruh ajakan atau provokasi yang mengarah pada tindakan anarkis dan perusakan fasilitas publik," ujar Novita.
Sementara itu, Yani menyatakan pemeriksaan terhadap peserta aksi dewasa lainnya masih berlangsung untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan.
"Peserta lainnya masih dalam tahap pendalaman untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan," ujar Yani.
Dalam perkembangan penanganan kerusuhan, Polda DIY sebelumnya menyatakan telah memulangkan 154 orang yang diamankan. Tiga orang lainnya masih ditahan, dengan dua orang dinyatakan positif narkoba dan satu orang ditetapkan sebagai tersangka karena membawa barang-barang berbahaya.
Angka tersebut berbeda dengan keterangan penanganan awal yang menyebut 157 orang diamankan, termasuk 21 anak yang kemudian dipulangkan. Kepolisian belum menjelaskan secara terperinci rincian akhir status seluruh orang yang diperiksa.
UGM juga mengambil langkah untuk mengusut dugaan tindakan represif selama pembubaran demonstrasi. Rektor UGM Ova Emilia bersama pimpinan universitas mengecam dugaan kekerasan aparat yang menyebabkan mahasiswa terluka dan gas air mata menjangkau lingkungan kampus.
Pada 13 November 2026, UGM menyampaikan bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum masih ditahan Polda DIY dan mendapatkan pendampingan hukum dari universitas.
UGM bersama perguruan tinggi lain membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menelusuri rangkaian kejadian. Pemeriksaan direncanakan mencakup rekaman CCTV, video masyarakat, keterangan saksi, bukti medis, serta dokumen pengamanan.
Tim tersebut juga menyoroti proses pengambilan keputusan dalam pengerahan personel dan penggunaan kekuatan selama demonstrasi berlangsung.
Di lingkungan kepolisian, Bidang Profesi dan Pengamanan Polda DIY telah memeriksa 11 personel pada 13 November terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik. Komisi Kepolisian Nasional melalui Choirul Anam turut mengawasi pemeriksaan dengan mencocokkan rekaman video dugaan kekerasan dan identitas anggota yang bertugas.
Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo sebelumnya menyatakan demonstrasi pada siang hari berlangsung tertib. Menurut penjelasan kepolisian, kerusuhan terjadi setelah kelompok massa tidak dikenal menyerang kawasan DPRD DIY menggunakan batu dan bom molotov.
Kepolisian juga menyelidiki dugaan adanya pihak yang mengorganisasi kelompok tersebut. Namun, identitas dan motif kelompok yang diduga terlibat belum dipastikan.
Kapolda DIY membantah aparat memasuki lingkungan kampus UGM. Sebaliknya, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan adanya bukti gas air mata yang menjangkau lingkungan universitas setelah memeriksa rekaman CCTV bersama pimpinan UGM pada 13 November.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan bukti dan kesaksian dalam penyelidikan terhadap penanganan demonstrasi 10 November 2026.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow