Komnas HAM Selidiki Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turun tangan mengumpulkan fakta terkait laporan dugaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) yang menyeret Bupati Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Yosef Lede. Penyelidikan pemantauan dilakukan di Kupang pada Minggu (15/11), menyusul laporan dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi di rumah jabatan bupati.
Berdasarkan laporan kepolisian, peristiwa tersebut berlangsung di rumah jabatan Bupati Kupang, Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu (11/11) sekitar pukul 20.00 WITA. Korban mengaku mengalami pemerkosaan sebanyak dua kali dalam waktu berbeda.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan timnya telah mendatangi lokasi untuk menghimpun keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
"Saat ini kami tengah turun ke lokasi untuk melakukan pemantauan dan meminta sejumlah informasi kepada para pihak. Tim saya sudah turun untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait rangkaian kasus tersebut. Nanti saya nomor kontak komisioner yang turun ke Kupang," ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (15/11), sebagaimana dikutip Detik.
Anis menyayangkan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik. Menurutnya, pejabat seharusnya menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap kelompok rentan, bukan justru menjadi pihak yang dilaporkan melakukan kekerasan.
"Tentu saja Komnas HAM sangat menyesalkan kembali terulang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan. Namun, justru jadi pelaku kekerasan seksual," jelas Anis.
Komnas HAM juga meminta Polda NTT mempercepat penanganan perkara dengan pendampingan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Mabes Polri. Langkah tersebut didorong agar korban memperoleh keadilan dan proses hukum berjalan hingga tuntas.
"Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku (Yosef Lede) yang merupakan pejabat publik," ujar Anis.
Selain percepatan penyelidikan, Anis mendorong kepolisian mempertimbangkan pemberatan hukuman karena pihak yang dilaporkan merupakan pejabat publik. Ketentuan tersebut, menurutnya, telah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
"Kami mendorong juga agar Polda NTT menerapkan pidana pemberatan ya karena yang bersangkutan atau pelaku merupakan pejabat publik," ungkap Anis.
Ia menjelaskan UU TPKS mengatur penambahan sepertiga hukuman apabila pelaku kekerasan seksual merupakan pejabat publik. Penerapan ketentuan itu dinilai diperlukan dalam penanganan perkara yang melibatkan Yosef Lede.
"Itu kan ada pemberatan sepertiga dalam UU TPKS jika pelaku adalah pejabat publik. Harus segera diterapkan pidana pemberatan supaya ada efek jera kepada pelaku," imbuh Anis.
Sementara itu, Polda NTT telah menerima laporan dugaan kekerasan seksual terhadap RWM. Kepolisian menyatakan Direktorat PPA dan PPO tengah menangani perkara tersebut dengan Yosef Lede sebagai pihak terlapor.
"Ditres PPA dan PPO Polda NTT tengah menangani laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21) dengan seorang berinisial YL (Yosef Lede) sebagai pihak terlapor," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Henry Novika Chandra dalam keterangannya, Jumat (13/11).
Hingga laporan tersebut disampaikan, Polda NTT masih melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow