Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kemendikdasmen Buka Pengusulan Penerima PIP Fase II 2026

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menetapkan jadwal verifikasi, validasi, dan pengusulan calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Fase II Tahun Anggaran 2026 pada 15–22 Oktober 2026. Proses ini dilakukan oleh satuan pendidikan melalui aplikasi SiPintar untuk memastikan bantuan pendidikan menyasar murid dari keluarga miskin atau rentan miskin serta kelompok yang membutuhkan dukungan khusus.

Berdasarkan pemberitahuan Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) yang dipublikasikan pada 16 Oktober 2026, dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi melanjutkan verifikasi serta pengusulan pada 23–30 Oktober 2026. Dinas pendidikan harus menyampaikan surat pengusulan kepada Puslapdik paling lambat 6 November 2026.

Pelaksanaan PIP 2026 mengacu pada Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 dan Persesjen Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengusulan calon penerima dapat dilakukan oleh satuan pendidikan, dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, serta pemangku kepentingan sesuai kewenangannya.

Data calon penerima berasal dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan 31 Agustus 2026. Menurut Puslapdik, data tersebut telah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Pusat Data dan Informasi Kemendikdasmen serta diperiksa kelengkapannya, termasuk tanggal lahir, NISN, NIK, nama ibu kandung, dan status kepemilikan rekening Simpanan Pelajar (SimPel).

Hasil pemadanan ditampilkan dalam aplikasi SiPintar sebagai dasar pemeriksaan dan pengusulan. Sekolah dapat mengakses sistem tersebut menggunakan akun lembaga yang telah ditetapkan.

Calon penerima dipetakan berdasarkan sejumlah kategori prioritas, termasuk murid dari keluarga pada desil 1–4 DTSEN, anak yang berpotensi putus sekolah, serta murid yang kembali bersekolah setelah sebelumnya berhenti. Kategori lainnya mencakup anak yatim atau piatu, penghuni panti asuhan atau panti sosial, murid berkebutuhan khusus, dan peserta didik yang orang tua atau walinya terkena pemutusan hubungan kerja.

Kelompok prioritas juga meliputi murid yang orang tua atau walinya berstatus narapidana serta anak yang berkonflik dengan hukum atau berada di bawah pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sekolah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi nyata dan hasil pemetaan kesejahteraan ketika mengusulkan calon penerima.

Puslapdik menetapkan bahwa pengusulan oleh sekolah harus diketahui Komite Sekolah dan mengikuti target sasaran berdasarkan hasil pemadanan Dapodik dengan DTSEN. Dinas pendidikan bertugas memantau serta membina sekolah agar data yang diajukan sesuai dengan kondisi murid.

Apabila sekolah tidak mengajukan calon penerima atau jumlah usulannya belum memenuhi target, dinas pendidikan harus melakukan verifikasi, validasi, dan pengusulan untuk memenuhi sasaran yang ditetapkan. Ketentuan ini menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan PIP Fase II 2026.

Selain proses pengusulan, masyarakat dapat memeriksa status penerima melalui situs resmi PIP Kemendikdasmen di pip.kemendikdasmen.go.id. Berdasarkan panduan yang diterbitkan Detik pada 17 Oktober 2026, pengecekan dilakukan dengan memasukkan NIK dan NISN, kemudian menjawab pertanyaan matematika sebagai verifikasi.

Status calon penerima tidak otomatis menjamin bantuan langsung dicairkan. Peserta didik tetap harus memenuhi ketentuan program dan mengikuti proses verifikasi yang berlaku.

Besaran bantuan yang dilaporkan untuk 2026 berbeda menurut jenjang pendidikan. Murid TK, SD/SDLB, dan Paket A memperoleh Rp225.000 per semester atau Rp450.000 per tahun, sedangkan jenjang SMP/SMPLB dan Paket B menerima Rp375.000 per semester atau Rp750.000 per tahun.

Untuk SMA/SMALB, SMK, dan Paket C, nominal yang dilaporkan mencapai Rp900.000 per semester atau Rp1.800.000 per tahun. Penyaluran per semester berkaitan dengan kebutuhan murid di kelas awal dan kelas akhir yang dapat menerima bantuan hanya selama satu semester pada tahun ajaran berjalan.

Dalam panduan aktivasi rekening, peserta didik yang tercantum dalam SK Nominasi perlu menyiapkan surat keterangan aktivasi rekening dari sekolah serta dokumen identitas yang diminta bank. BRI melayani peserta didik jenjang SD dan SMP sederajat, BNI untuk SMA dan SMK sederajat, sedangkan BSI melayani seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Aceh.

Ketepatan data dan kelengkapan administrasi menjadi bagian dari proses penyaluran bantuan. Berdasarkan jadwal Puslapdik, tahapan verifikasi dan pengusulan oleh dinas pendidikan berlangsung hingga 30 Oktober 2026, dengan batas penyampaian surat pengusulan kepada Puslapdik pada 6 November 2026.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed