Kemendikdasmen Buka Usulan Penerima PIP Fase II 2026
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) membuka pengusulan calon penerima Program Indonesia Pintar (PIP) fase II tahun anggaran 2026 untuk memastikan bantuan pendidikan menjangkau murid dari keluarga miskin atau rentan miskin. Berdasarkan jadwal Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), sekolah memverifikasi data pada 15–22 Oktober 2026, dinas pendidikan melanjutkan pemeriksaan pada 23–30 Oktober, dan pengajuan akhir harus disampaikan paling lambat 6 November 2026.
Informasi Puslapdik yang dipublikasikan pada 16 Oktober 2026 menyebutkan bahwa proses pengusulan mengacu pada Permendikdasmen Nomor 11 Tahun 2026 dan Persesjen Kemendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026. Sekolah, dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi, serta pemangku kepentingan yang berwenang dapat mengajukan calon penerima sesuai ketentuan.
Pengusulan dilakukan melalui aplikasi SiPintar menggunakan akun lembaga yang telah ditetapkan. Data calon penerima bersumber dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan batas pendataan 31 Agustus 2026, yang telah dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Puslapdik turut mengolah kelengkapan identitas murid, meliputi tanggal lahir, Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama ibu kandung, dan status kepemilikan rekening Simpanan Pelajar (SimPel). Informasi tersebut tersedia dalam SiPintar untuk membantu sekolah memeriksa data sebelum mengajukan calon penerima.
Prioritas penerima mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan kebutuhan khusus murid. Kelompok yang menjadi perhatian mencakup murid dalam desil 1–4 DTSEN, murid yang berisiko putus sekolah atau kembali bersekolah setelah putus sekolah, anak yatim atau piatu, penghuni panti asuhan atau panti sosial, serta murid penyandang disabilitas.
Kelompok lain yang dapat diprioritaskan adalah murid yang orang tua atau walinya terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), anak dengan orang tua atau wali berstatus narapidana, serta murid yang berkonflik dengan hukum atau berada dalam pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sekolah perlu menyesuaikan pengusulan dengan kondisi keluarga yang sebenarnya dan target berdasarkan pemadanan data.
Dalam ketentuan yang disosialisasikan kepada satuan pendidikan, pengusulan juga memperhitungkan data kesejahteraan sosial dan keadaan murid. Komite Sekolah harus mengetahui pengajuan calon penerima yang dilakukan sesuai target sasaran.
Dinas pendidikan bertugas memantau dan membina sekolah selama verifikasi berlangsung. Jika sekolah tidak mengajukan calon penerima atau jumlah usulan belum memenuhi target, dinas pendidikan perlu melakukan verifikasi, validasi, dan pengusulan untuk memenuhi sasaran yang telah ditentukan.
Puslapdik menetapkan batas akhir penyampaian surat pengusulan dari dinas pendidikan pada 6 November 2026. Ketentuan tersebut juga disampaikan dalam sosialisasi evaluasi PIP di Probolinggo pada 15 Oktober 2026, yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan mencegah murid berhenti sekolah.
PIP ditujukan bagi peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin pada berbagai jenjang pendidikan. Calon penerima dapat mencakup pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta murid dengan kondisi sosial ekonomi khusus. Pemenuhan salah satu kriteria tidak otomatis menjamin bantuan karena penetapan tetap melalui verifikasi sesuai ketentuan pemerintah.
Status penerima dapat diperiksa melalui situs resmi PIP Kemendikdasmen di pip.kemendikdasmen.go.id. Panduan yang diterbitkan pada 17 Oktober 2026 menjelaskan bahwa pengguna perlu membuka menu pencarian penerima, memasukkan NIK dan NISN sesuai identitas, kemudian menjawab pertanyaan verifikasi yang tersedia.
Menurut panduan PIP 2026, besaran bantuan berbeda berdasarkan jenjang pendidikan. Murid TK, SD/SDLB, dan Paket A menerima Rp225.000 per semester atau Rp450.000 per tahun; murid SMP/SMPLB dan Paket B memperoleh Rp375.000 per semester atau Rp750.000 per tahun; sedangkan murid SMA/SMALB, SMK, dan Paket C menerima Rp900.000 per semester atau Rp1.800.000 per tahun.
Skema PIP 2026 memperluas cakupan bantuan hingga jenjang TK dan mengatur penyaluran berdasarkan semester. Murid yang perlu mengaktifkan rekening SimPel harus menyiapkan surat keterangan dari sekolah serta dokumen identitas yang dipersyaratkan.
Panduan tersebut menetapkan BRI sebagai bank penyalur untuk jenjang SD dan SMP, BNI untuk SMA dan SMK, serta BSI untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi Aceh.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow