Komisi X DPR Minta Usulan MBG Masuk Kurikulum Dikaji
Rencana memasukkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kurikulum sekolah mendapat perhatian dari Komisi X DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani dan anggota Komisi X dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana meminta pemerintah mengkaji urgensi, efektivitas, serta dampaknya terhadap proses belajar siswa sebelum menerapkan usulan tersebut.
Lalu menilai pemenuhan gizi peserta didik memang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Namun, menurutnya, program MBG tidak harus dijadikan mata pelajaran tersendiri atau bagian khusus dalam kurikulum.
Lalu terlebih dahulu meminta kejelasan mengenai substansi usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono sebelum pembahasan kebijakan dilanjutkan.
"Menurut saya, kita perlu memastikan terlebih dahulu apakah usulan Kepala BGN agar MBG masuk ke dalam kurikulum sekolah memang benar disampaikan dan apa substansi yang dimaksud. Jika benar, usulan tersebut perlu dikaji secara serius, baik dari sisi urgensi, tujuan, maupun implikasinya terhadap proses pembelajaran," kata Lalu kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Ia menjelaskan, pendidikan mengenai gizi seimbang, pola makan sehat, dan kebiasaan hidup sehat dapat dimasukkan ke dalam materi pembelajaran yang sudah tersedia. Dengan demikian, sekolah tidak perlu menambah beban kurikulum.
"Pada prinsipnya, kami memandang bahwa pemenuhan gizi peserta didik, penting untuk mendukung kualitas pendidikan, tetapi tidak serta-merta harus menjadikan MBG sebagai mata pelajaran atau bagian tersendiri dari kurikulum. Jika tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang gizi seimbang, pola makan sehat, dan pembentukan perilaku hidup sehat, hal itu dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang sudah ada tanpa menambah beban kurikulum," ujar Lalu.
Lalu juga menyebut pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dikoordinasikan dengan kementerian yang menangani pendidikan. Kajian harus mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan efektivitas pembelajaran.
"Secara kebijakan, hal tersebut memungkinkan, tetapi harus dikoordinasikan dengan kementerian yang membidangi pendidikan dan dikaji berdasarkan kebutuhan peserta didik serta efektivitas pembelajaran. Jangan sampai kurikulum justru dibebani agenda program, sementara fokus utama pendidikan adalah penguatan kompetensi, karakter, dan kualitas pembelajaran," imbuhnya.
Bonnie Triyana Minta Riset Empiris
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Bonnie Triyana juga meminta pemerintah melakukan penelitian sebelum memutuskan memasukkan MBG ke kurikulum. Menurutnya, penelitian diperlukan untuk mengetahui penyebab masyarakat mengonsumsi makanan yang kurang bergizi.
Bonnie menilai perlu ada identifikasi mengenai faktor pengetahuan dan kondisi ekonomi keluarga. Kedua aspek tersebut dapat memengaruhi kemampuan orang tua menyediakan makanan bergizi bagi anak.
"Ide ini harus didukung oleh riset empiris kenapa orang banyak makannya nggak bergizi. Apakah karena mereka tidak punya pengetahuan atau orang tua mereka nggak punya kemampuan beli makan yang bergizi," kata Bonnie kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Ia mengingatkan bahwa pemahaman mengenai makanan sehat tidak otomatis menjamin anak memperoleh asupan bergizi apabila keluarganya menghadapi keterbatasan ekonomi.
"Kalau punya pengetahuan makan yang bergizi tanpa dibarengi dengan kemampuan ekonomi sih orang tuanya yang mampu menyediakan makan bergizi buat anaknya bagaimana anak-anak kita bisa makan yang bergizi," ujar Bonnie.
Bonnie juga mempertanyakan kemampuan satu kali pemberian makan melalui MBG dalam memenuhi kebutuhan gizi anak selama sehari. Menurutnya, penelitian perlu mengevaluasi kecukupan asupan di luar waktu makan yang disediakan program tersebut.
"Jadi menurut saya pakai penelitian empiris dulu. Apa sebabnya orang Indonesia makan makanan yang nggak bergizi. Katakan MBG ini makan siang sekali, bagaimana dia makan malamnya?
Bagaimana dia makan di luar jam yang diberikan sama MBG? Apakah sekali makan mbg itu mampu meng-cover gizi selama seharian," kata Bonnie.
Ia mengingatkan penguatan program tidak seharusnya menambah tugas maupun aktivitas belajar siswa. Dampak kebijakan terhadap beban peserta didik harus diperhitungkan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
"Jadi kan harus clear dulu jangan sampai nanti jadi gara-gara mau memperkuat satu program ya boleh-boleh aja program tersebut berjalan tapi kemudian malah membebani siswa," tutur Bonnie.
Bonnie menilai penambahan agenda dalam kurikulum berpotensi membuat siswa kewalahan apabila tidak disesuaikan dengan kapasitas belajar mereka.
"Jangan sampai tujuan yang baik itu kemudian tidak menghasilkan kebaikan karena memang tidak sesuai kemudian juga tidak mempertimbangkan beban siswa. Jadi daripada nanti malah jadi beban kemudian ke anak-anak juga malah keteteran gitu kan, lebih baik nggak usah lah," ujar Bonnie.
Ia juga menyoroti risiko kelelahan akibat beban belajar yang berlebihan pada peserta didik.
"Saya menghindari burnout dari anak-anak itu jadi jangan sampai membebani tugas mereka belajarlah," lanjut Bonnie.
Usulan Kepala BGN
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya mengusulkan agar pendidikan gizi menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Ia menyampaikan gagasan tersebut dalam acara Transformasi MBG 2.0 di Usmar Ismail Hall, Jalan Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan, Kamis (29/10/2026).
Sudaryono menjelaskan, pendidikan gizi yang dimaksud dapat diberikan melalui waktu khusus tanpa mengganggu jam pelajaran reguler.
"Mungkin sekarang lagi ramai, Kepala BGN minta MBG dan pendidikan gizi masuk kurikulum misalnya, itu maksudnya adalah menjadi satu kesatuan dari unsur pendidikan kita. Dikasih waktu khusus di dalam, jadi tidak mengganggu jam pelajaran," kata Sudaryono.
Ia mencontohkan pembelajaran dapat dilakukan ketika siswa menyantap makanan dari program MBG. Materi yang diberikan mencakup fungsi karbohidrat, protein hewani, dan sayuran bagi tubuh.
Untuk siswa SD kelas I dan II yang pulang pagi, Sudaryono menyebut waktu makan dapat diberikan sebelum kepulangan sekitar pukul 10.00. Sementara siswa yang pulang siang mendapatkan waktu makan pada pukul 12.00 hingga 13.00.
"Tidak salah, keputusannya adalah untuk anak SD kelas I, kelas II yang pulang pagi, itu sebelum pulang sekolah jam 10.00 dia makan. Untuk yang pulang siang, itu diberikan waktu jam 12.00 sampai dengan jam 13.00, 1 jam itu makan MBG sambil diberi pencerahan terkait kenapa kok harus makan karbo, kenapa kok harus makan protein hewani, apa fungsi protein hewani, kenapa harus makan protein hewani, kenapa harus makan sayur," tutur Sudaryono.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow