Prabowo Targetkan 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah memperbesar penguasaan negara atas hasil produksi pertambangan nasional. Arahan tersebut disampaikan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026), dengan target minimal 70 persen hasil tambang dinikmati negara untuk meningkatkan manfaat kekayaan alam bagi masyarakat Indonesia.
Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, memastikan kebijakan tersebut diterapkan pada seluruh izin usaha pertambangan (IUP). Bahkan, pemerintah membuka kemungkinan mengambil kepemilikan saham perusahaan tambang.
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus memberikan keuntungan lebih besar kepada kepentingan nasional.
"Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya," kata Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa investor tetap diperbolehkan menanamkan modal dalam kegiatan pertambangan. Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan usaha diharapkan lebih banyak dinikmati masyarakat Indonesia.
"Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal, boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia. Ini sudah kita tegakkan dan saya yakin dalam berapa bulan kita akan merasakan manfaatnya," ucap Prabowo.
Prabowo menghubungkan kebijakan penguasaan sumber daya alam tersebut dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ia menyatakan ingin memperbaiki sistem ekonomi yang dinilainya selama ini menyimpang dari ketentuan konstitusi.
"Saya berkeyakinan, dan saya sebagai mandataris yang menerima mandat dari rakyat, yang disumpah di depan rakyat, saya bertekad sisa mandat saya akan teruskan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang saya anggap tadinya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945," tutur Prabowo.
Ia juga menyoroti pengelolaan kekayaan alam selama bertahun-tahun yang menurutnya belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Prabowo menilai keuntungan dari pemanfaatan sumber daya Indonesia justru banyak dialihkan ke luar negeri.
"Sudah dikasih apa aja dikasih belasan tahun, puluhan tahun. Kalau minta IUP, kalau minta apa itu HGU, ya minta HTI ya ke bupati, gubernur, menteri. Kalau minta, ngaku, 'Saya warga negara Indonesia.'
Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar," paparnya.
Selain agenda ekonomi, rangkaian Tanwir Muhammadiyah di Palu juga diwarnai kegiatan penguatan pelayanan kesehatan. Pada 12 November 2026, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir bersama Ketua PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengunjungi RSIA PKU Muhammadiyah Sulawesi Tengah sebelum peresmian simbolis fasilitas tersebut.
Rumah sakit itu sebelumnya berstatus Klinik Utama yang dikelola bersama Universitas Muhammadiyah Palu. Surat keputusan perubahan status menjadi rumah sakit diterbitkan pada 11 November 2026.
Haedar mengapresiasi kerja sama keluarga besar Muhammadiyah di Sulawesi Tengah. Ia juga meminta pengelola meningkatkan kapasitas tempat tidur, fasilitas pelayanan, dan memenuhi persyaratan akreditasi.
"Pokoknya fasilitas dan kualitasnya, agar bisa maksimal memberikan pelayanan ke masyarakat. Terlebih ini nanti direncanakan jadi rumah sakit pendidikan," kata Haedar.
RSIA PKU Muhammadiyah Sulawesi Tengah direncanakan menjadi rumah sakit pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palu. Pengembangan tersebut diharapkan mendukung pelayanan kesehatan sekaligus pendidikan kedokteran.
Sementara itu, Siti Noordjannah Djohantini mendorong keterlibatan Pimpinan Wilayah Aisyiyah Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu, dalam memperluas pelayanan kesehatan masyarakat.
"Aisyiyah bisa berperan sebagai klinik satelit, untuk mendukung dakwah kesehatan. Termasuk seperti pembinaan kepada ibu-ibu, lansia, serta ibu-ibu di pasar," katanya.
Direktur RSIA PKU Muhammadiyah Sulawesi Tengah, dr. Amirudin Rauf, menyambut kerja sama pengembangan rumah sakit sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang kesehatan.
"Kami menyambut baik kerjasama ini. RSIA PKU Muhammadiyah Palu tidak hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk ikut mendukung proses pendidikan dan pengembangan ilmu kedokteran," katanya.
Dalam momentum Milad ke-114, Muhammadiyah juga mendorong para pemegang kekuatan politik dan ekonomi untuk mengabdikan pengaruh serta sumber daya mereka bagi kepentingan negara. Sementara itu, Nahdlatul Ulama mendorong Indonesia terus mengambil peran dalam memperjuangkan perdamaian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow