Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pemerintah Lindungi Kreator Konten dari Aturan Penyiaran

Smallest Font
Largest Font

Aktivitas kreator konten, YouTuber, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di media sosial tidak akan otomatis dikenai aturan perizinan penyiaran. Pemerintah berupaya membedakan kegiatan produksi konten secara personal dengan operasional kanal digital yang memiliki karakteristik seperti lembaga penyiaran profesional.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Informasi ini dilansir dari Detik iNET.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah ingin menjaga kebebasan masyarakat dalam memanfaatkan media sosial tanpa mengabaikan kebutuhan pengaturan industri penyiaran.

Perubahan pola konsumsi informasi membuat masyarakat memiliki peran lebih luas. Selain menerima informasi, setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan materi digital melalui akun pribadi.

Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan pihak yang nantinya masuk dalam cakupan regulasi penyiaran. Pemerintah menekankan bahwa pengaturan tidak boleh menghilangkan kesempatan masyarakat untuk berekspresi melalui platform digital.

Angga menyampaikan prinsip pemerintah dalam merancang kebijakan tersebut.

"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," ujar Angga.

Salah satu hal yang sedang diperjelas dalam pembahasan RUU Penyiaran adalah perbedaan antara pembuat konten independen dan pengelola kanal digital yang menjalankan kegiatan menyerupai industri televisi.

Menurut Angga, kepemilikan akun media sosial pribadi tidak otomatis menjadikan seseorang sebagai penyelenggara penyiaran. Hal serupa berlaku bagi vlog keluarga maupun konten UMKM yang digunakan untuk memperkenalkan dan memasarkan produk.

Dengan demikian, kewajiban memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tidak akan diberlakukan secara otomatis kepada seluruh pengguna media sosial yang memproduksi konten.

Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kanal yang telah mempunyai sistem operasional profesional. Karakteristik seperti keberadaan redaksi, jadwal penayangan, monetisasi berskala besar, serta jangkauan penonton hingga jutaan orang menjadi perhatian dalam menentukan cakupan pengaturan.

Angga menjelaskan kriteria kanal digital yang menjadi sasaran pengawasan melalui standar isi siaran.

"Yang kita atur adalah yang profesional. Channel yang sudah seperti televisi, punya redaksi, punya jadwal, punya monetisasi besar, punya jangkauan jutaan orang. Itulah yang harus patuh pada Standar Isi Siaran," jelasnya.

Pembedaan tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga kesempatan berkembang bagi kreator yang baru memulai aktivitasnya. Pemerintah tidak ingin ketentuan baru justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang menggunakan media sosial untuk mengembangkan usaha.

Perlindungan anak dan tanggung jawab platform digital

Selain mengatur aktivitas penyiaran profesional, DIM RUU Penyiaran turut memuat perhatian terhadap keamanan pengguna platform digital, khususnya anak-anak. Pemerintah menilai distribusi konten perlu disertai tanggung jawab untuk mengurangi paparan materi yang berbahaya bagi kelompok usia tersebut.

Sejumlah aspek yang dimasukkan dalam pembahasan mencakup pembatasan akses berdasarkan usia, mekanisme verifikasi usia, serta transparansi algoritma. Ketiga hal tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap sistem penyebaran konten digital.

Angga menegaskan bahwa pembaruan aturan bukan bertujuan menghentikan perkembangan teknologi. Fokusnya adalah memastikan penyelenggara teknologi tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kita tidak melarang teknologi. Kita meminta teknologi untuk bertanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita," kata Angga.

Kesetaraan kewajiban industri penyiaran

RUU Penyiaran juga diarahkan untuk menciptakan persaingan yang lebih seimbang antara industri penyiaran konvensional dan pelaku industri digital profesional. Selama ini, perusahaan televisi dan radio telah menjalankan kegiatan berdasarkan standar isi siaran serta ketentuan operasional yang berlaku.

Melalui revisi undang-undang tersebut, pemerintah ingin menerapkan standar yang setara terhadap pelaku usaha digital apabila karakteristik kegiatan mereka sebanding dengan lembaga penyiaran profesional.

Namun, pendekatan tersebut tetap membedakan skala dan karakteristik kegiatan. Kanal profesional menjadi sasaran penerapan standar penyiaran, sedangkan kreator pemula dan UMKM diharapkan tetap memperoleh perlindungan serta kesempatan mengembangkan aktivitas digitalnya.

Angga menyampaikan bahwa kesetaraan aturan merupakan salah satu tujuan utama pembaruan regulasi tersebut.

"Regulasi baru ini akan menciptakan level playing field dan fair competition. Yang sama-sama profesional, diatur dengan standar yang sama. Yang kecil, yang UMKM, yang kreator pemula, kita lindungi dan kita beri ruang tumbuh," ungkap Angga.

Pembahasan RUU Penyiaran masih berlanjut di DPR

Dokumen DIM yang disusun pemerintah telah memperoleh paraf dari sejumlah menteri terkait. Meski demikian, proses tersebut belum menandakan bahwa seluruh materi perubahan undang-undang sudah mencapai kesepakatan akhir.

Selanjutnya, substansi RUU Penyiaran masih akan dibahas bersama DPR. Batasan mengenai aktivitas konten digital, kewajiban penyelenggara profesional, serta perlindungan terhadap kreator berskala kecil masih menjadi bagian dari proses legislasi.

Angga menjelaskan bahwa persetujuan internal pemerintah melalui paraf para menteri merupakan bentuk kesepahaman untuk melanjutkan pembahasan di tingkat legislatif, bukan tanda bahwa seluruh persoalan regulasi telah diselesaikan.

"Paraf dari Bapak/Ibu Menteri hari ini bukan berarti semua isu selesai, tapi berarti Pemerintah sudah satu suara untuk masuk ke pembahasan DPR," pungkasnya.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed