Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Eisenkot Desak Netanyahu Mundur Usai Dugaan Intervensi Pemilu Israel

Smallest Font
Largest Font

Krisis politik Israel semakin memanas setelah muncul laporan investigasi mengenai dugaan keterlibatan orang-orang dekat Benjamin Netanyahu dalam upaya memengaruhi pemilu legislatif 27 Oktober 2026. Pemimpin oposisi Gadi Eisenkot mengecam tindakan tersebut, sementara sejumlah tokoh Arab-Israel mendesak penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan aparat keamanan.

Laporan investigasi Channel 12 yang dipublikasikan pada 15 November mengungkap bahwa Ido Norden, kepala staf Netanyahu, menghubungi kantor Komisaris Kepolisian Israel menjelang pemungutan suara. Ia menyampaikan dugaan aktivitas mencurigakan tiga aktivis Partai Ra'am di wilayah selatan Israel dan mengarahkan polisi kepada seorang sumber intelijen.

Menurut Channel 12, sumber tersebut merupakan mantan pegawai Kantor Perdana Menteri yang memiliki hubungan dekat dengan Yossi Shelley, mantan direktur jenderal kantor tersebut. Informasi yang disampaikan sumber itu berisi tuduhan bahwa ketiga aktivis membawa uang tunai dan voucer untuk memengaruhi pemilih, tetapi penyelidikan tidak menemukan bukti kuat yang mendukung tuduhan tersebut.

Sekitar 14 petugas kepolisian kemudian menggerebek rumah ketiga aktivis tanpa surat perintah penggeledahan maupun penangkapan. Ketiganya akhirnya dibebaskan setelah polisi menyimpulkan informasi awal tidak memiliki dasar yang memadai.

Investigasi tersebut juga mengungkap bahwa Netanyahu menyebarluaskan tuduhan terhadap partai-partai Arab sepanjang hari pemilihan. Peristiwa itu memunculkan dugaan bahwa informasi dari kantornya digunakan untuk mendukung narasi mengenai kecurangan pemilu yang dilakukan kelompok Arab-Israel.

Eisenkot, mantan Kepala Staf militer Israel yang memperoleh mandat Presiden Isaac Herzog untuk membentuk pemerintahan baru, melontarkan kritik keras setelah bertemu Netanyahu pada Minggu, 15 November 2026.

"tidak boleh lagi tetap memimpin pemerintahan, bahkan untuk satu menit pun" ujar Gadi Eisenkot, pemimpin oposisi Israel.

Ia menilai perilaku Netanyahu dan orang-orang di sekelilingnya membahayakan proses demokrasi. Eisenkot juga meminta agar dugaan intervensi tersebut diperiksa melalui penyelidikan resmi.

"Perilaku perdana menteri yang akan segera lengser, Benjamin Netanyahu, dan rombongannya merupakan ancaman nyata, langsung, dan mendesak terhadap demokrasi Israel," ujar Gadi Eisenkot.

Dalam pernyataan berikutnya, Eisenkot kembali mendesak pembukaan penyelidikan terhadap dugaan tersebut.

"Saya menyerukan agar penyelidikan terhadap masalah ini segera dibuka," ujar Gadi Eisenkot.

Kritik serupa disampaikan Yair Lapid, pemimpin Partai Yesh Atid sekaligus penggagas aliansi politik B'Yachad. Ia menilai temuan investigasi menunjukkan persoalan yang lebih serius daripada sekadar gangguan terhadap proses pemungutan suara.

"Seiring dengan terungkapnya lebih banyak detail, segalanya menjadi jelas: Ini bukan sekadar upaya untuk mengganggu pemilu. Ini sebuah upaya kudeta," ujar Yair Lapid.

Ketua Partai Joint List, Yousef Jabareen, juga meminta pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang terlibat apabila hasil investigasi terbukti benar.

"Jika temuan ini terkonfirmasi, maka ini merupakan mekanisme kriminal yang dijalankan dari jantung pemerintahan untuk memanipulasi hasil pemilu. Siapa pun yang terbukti terlihat harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk Netanyahu," ujar Yousef Jabareen.

Kantor Netanyahu membantah laporan investigasi Channel 12. Mereka menyebut pemberitaan tersebut tidak sesuai fakta dan mempertahankan tindakan kepala staf sebagai bagian dari kewajiban kepada masyarakat.

"tidak benar" demikian tanggapan Kantor Perdana Menteri Israel terhadap laporan Channel 12.

"menjalankan kewajiban sipilnya" demikian penjelasan kantor tersebut mengenai tindakan Ido Norden.

Partai Likud, yang dipimpin Netanyahu, turut menyerang Eisenkot setelah kritik tersebut disampaikan. Partai itu menilai pernyataan kubu oposisi justru memperkeruh suasana politik.

"penghasutan yang keterlaluan" demikian penilaian Partai Likud terhadap pernyataan Eisenkot.

"Saat perdana menteri mengulurkan tangan dalam semangat persatuan, Eisenkot dan rekan-rekannya justru melontarkan pernyataan setiap hari yang penuh dengan serangan yang berbisa dan provokatif," demikian pernyataan Partai Likud.

Netanyahu sebelumnya mengajak Eisenkot membentuk pemerintahan persatuan nasional. Dalam pernyataan video pada 14 November, ia mengatakan kerja sama politik diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan, terutama dari Iran.

"Semakin memperkuat keyakinan bahwa pembentukan pemerintahan persatuan nasional sangatlah penting," ujar Benjamin Netanyahu mengenai pertemuannya dengan Eisenkot.

Netanyahu juga menyampaikan bahwa pemerintahan bersama dapat memperkuat posisi Israel menghadapi Teheran.

"melenyapkan ancaman Iran untuk selamanya" demikian tujuan pemerintahan persatuan menurut Netanyahu.

Ia menginginkan pemerintahan yang melibatkan partai-partai yang mengakui Israel sebagai negara nasional bangsa Yahudi.

"negara bagi bangsa Yahudi" demikian kriteria yang disampaikan Netanyahu mengenai partai-partai yang dapat bergabung dalam pemerintahan persatuan.

Namun, Eisenkot menilai tawaran tersebut harus didasarkan pada komitmen politik yang sungguh-sungguh. Sebelumnya, ia juga mengkritik kampanye Netanyahu terhadap partai-partai Arab-Israel.

"tulus" demikian syarat yang disampaikan Eisenkot terkait kemungkinan pembentukan pemerintahan persatuan.

"rasis" demikian penilaian Eisenkot terhadap kampanye Netanyahu terhadap partai-partai Arab-Israel.

Di tengah polemik tersebut, dua partai Arab utama, Joint List dan Ra'am, telah menyatakan dukungan kepada Eisenkot. Kedua kelompok politik itu memperoleh total 19 kursi dalam pemilu terakhir, sementara blok Joint List sendiri mengamankan 11 kursi.

Perkembangan lain terjadi di parlemen Israel setelah Ahmed Tibi dari koalisi Joint List terpilih sebagai wakil ketua Knesset. Avigdor Lieberman dari Yisrael Beiteinu akan menjabat sebagai ketua parlemen.

Tibi menyebut keterpilihannya sebagai pencapaian penting bagi koalisi Arab-Israel.

"Ini adalah sebuah pencapaian yang sah untuk Joint List, yang mengamankan 11 kursi," ujar Ahmed Tibi kepada Al Jazeera pada 16 November 2026.

Ia juga menuduh Netanyahu dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir berusaha menghalangi keterpilihannya. Namun, upaya tersebut menurut Tibi tidak berhasil.

"berupaya menggagalkan keterpilihan saya, namun mereka gagal lewat provokasi mereka. Partai Joing List akan terwakili di semua komite." ujar Ahmed Tibi.

Tibi merupakan pemimpin Partai Ta'al yang menjadi bagian dari Joint List. Ia pertama kali terpilih menjadi anggota Knesset pada 1999 dan pernah menjabat wakil juru bicara parlemen Israel pada 2006 hingga 2022.

Dalam perkembangan terkait investigasi, laporan Channel 12 juga mengungkap dugaan upaya penyadapan terhadap lima anggota parlemen Arab oleh kepala Shin Bet, David Zini. Permintaan tersebut diajukan pada hari pemilihan dengan alasan adanya dugaan campur tangan asing.

Namun, Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara menolak permintaan penyadapan itu karena tidak ditemukan bukti konkret mengenai ancaman terhadap integritas pemilu.

Seorang pejabat senior penegak hukum yang dikutip dalam investigasi Channel 12 memperingatkan bahwa penggunaan kepolisian dan Shin Bet untuk kepentingan politik dapat merusak pemilu berikutnya.

"tidak akan ada lagi pemilihan yang adil di sini," ujar pejabat senior penegak hukum tersebut.

Dalam laporan terpisah, Tibi turut mendesak penyelidikan kriminal terhadap Netanyahu dan para menterinya. Ia menegaskan bahwa jabatan pemerintahan tidak membuat seseorang kebal terhadap hukum.

"tindakan bergaya-mafia" demikian Tibi menggambarkan dugaan tindakan kubu Netanyahu terkait pemilu.

"Tidak ada orang yang berada di atas hukum, bahkan Netanyahu," tulis Ahmed Tibi melalui unggahan di X.

Perselisihan politik berlangsung ketika Israel belum memiliki pemerintahan baru setelah pemilu gagal menghasilkan mayoritas 61 kursi yang diperlukan untuk membentuk kabinet. Eisenkot memperoleh dukungan 67 anggota parlemen dan diberi waktu 28 hari untuk menyusun pemerintahan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed