Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Pemerintah Integrasikan Data Lewat UU Satu Data Indonesia

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah menyiapkan integrasi data antarkementerian dan lembaga melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) untuk memangkas proses administrasi masyarakat. Kebijakan yang dibahas dalam sosialisasi di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026), ditujukan agar warga tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen yang sebenarnya sudah tersedia dan terverifikasi. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menjelaskan bahwa kementeriannya bertanggung jawab menghubungkan sistem elektronik pemerintah sehingga informasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang berwenang.

"Di Kemkomdigi, tugas kami yang paling utama adalah keterhubungan. Jadi, tugasnya adalah menghubungkan data-data agar data yang tersedia dan terverifikasi dapat dimanfaatkan kembali secara sah oleh instansi yang membutuhkan," ujar Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Menurut Meutya, integrasi tersebut dapat mengurangi pengulangan prosedur administrasi yang selama ini menyita waktu dan tenaga masyarakat.

"Dengan begitu, masyarakat tidak harus lagi berulang kali melakukan proses administrasi dan datang ke begitu banyak tempat. Beban administratif, waktu, dan tenaga masyarakat dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif," ujar Meutya. Pelaksanaan UU SDI membutuhkan interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai sistem elektronik untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Persyaratannya mencakup keseragaman definisi data, metadata, kode referensi, standar keamanan, serta pengendalian dan keterlacakan akses.

"Tanpa standardisasi antarkementerian dan lembaga dalam pertukaran data, interoperabilitas tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, kesamaan standar menjadi hal yang sangat penting," ujar Meutya. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Kemkomdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dengan dukungan Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP). Infrastruktur ini memungkinkan sistem elektronik berbagai instansi saling terhubung.

Integrasi juga tidak berarti seluruh informasi masyarakat akan dipindahkan ke satu pusat penyimpanan. UU SDI mempertahankan prinsip data remains at source, yakni setiap kementerian dan lembaga tetap bertanggung jawab atas validitas, kualitas, serta pemutakhiran data yang dikelolanya. Meutya menegaskan bahwa pemanfaatan informasi harus mengikuti kewenangan dan tujuan yang jelas.

Pelaksanaannya juga perlu selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan sektoral lainnya. "Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data. Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat," ujar Meutya.

Meutya juga menyebut keberhasilan kebijakan tersebut harus dilihat dari manfaat langsung bagi masyarakat, bukan semata-mata jumlah sistem elektronik yang terhubung atau infrastruktur digital yang tersedia.

"Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia," ujar Meutya. Dari sisi pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai integrasi informasi dapat membantu menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah.

Akses terhadap informasi program pemerintah pusat juga dinilai dapat mengurangi kebutuhan perjalanan dinas daerah untuk memperoleh informasi tersebut. "Nah, kemudian ini jelas bermanfaat juga untuk daerah, karena daerah juga tidak perlu keluar banyak sprinjal [Surat Perintah Perjalanan Dinas] dan macam-macam. Itu bisa mengetahui program-program pusat yang ada di daerah," ujar Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Tito memberikan contoh pembangunan jalan nasional yang dapat diselaraskan dengan pembangunan jalan provinsi. Pola serupa dapat diterapkan pada jaringan irigasi, ketika pemerintah daerah melanjutkan pembangunan jaringan sekunder dan tersier sesuai kewenangannya.

Kementerian Dalam Negeri melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah memiliki informasi mengenai program kerja dan penganggaran pemerintah daerah. Data tersebut mencakup rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perkembangan realisasi belanja setiap bulan. Informasi itu dapat digunakan kementerian dan lembaga untuk memantau perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah. Hasil pemantauan juga dapat menjadi bahan penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya.

"Ini ... jelas akan menghemat dan membuat pembangunan terencana lebih baik, dapat dievaluasi pelaksanaannya di perjalanan dan evaluasi akhir untuk menuju tahun anggaran berikutnya," ujar Tito. Meski mendukung integrasi, Tito mengingatkan bahwa kewenangan pengelolaan data sektoral harus tetap berada pada masing-masing kementerian dan lembaga. Pemusatan seluruh kewenangan pada satu institusi berisiko menimbulkan tumpang tindih aturan dan tanggung jawab.

Ia juga menyoroti perlunya pembatasan informasi yang dapat dipertukarkan, khususnya data berkaitan dengan keamanan negara. Selain itu, penguatan keamanan siber diperlukan untuk melindungi sistem dari peretasan maupun gangguan yang berpotensi menghambat pelayanan pemerintahan. "Kami kira demikian, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentu mendukung sepenuhnya Undang-Undang Satu Data Indonesia," ujar Tito.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed