Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Menperin Hormati Fatwa MUI yang Haramkan Vape

Smallest Font
Largest Font

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menghormati keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape. Pernyataan tersebut disampaikan di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyusul penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026.

Dilansir dari Detik Finance, Sarmuji menyatakan pemerintah menghargai kewenangan MUI dalam menetapkan ketentuan keagamaan. Namun, ia memilih tidak memberikan komentar lebih jauh karena persoalan tersebut berada di luar bidang yang dikuasainya.

"Ya terserah aja. Perspektif MUI ya kita hargai aja. Kita enggak mau masuk ke zona yang kita tidak kuasai ya," ujar Sarmuji di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Terkait kemungkinan dampak fatwa terhadap industri vape, Sarmuji menilai setiap produk memiliki pangsa pasar dan konsumen setianya masing-masing. Menurutnya, perubahan pilihan konsumen merupakan hal yang lazim dalam aktivitas industri.

"Ya kan semua punya pangsa pasar sendiri. Ada yang loyal, ada yang mungkin memperhatikan fatwa MUI, ya silakan aja. Kalau kita kan total industri sebenarnya.

Kan ada alih apa namanya? Perpindahan itu akan ada, selalu selalu akan ada, dengan atau tanpa fatwa MUI sekalipun," terang Sarmuji.

Ia juga menjelaskan bahwa pergeseran permintaan terhadap produk vape tidak selalu dipengaruhi keputusan keagamaan. Sarmuji mencontohkan adanya kebijakan Kepolisian Republik Indonesia yang melarang anggotanya menggunakan produk rokok elektrik.

"Jadi kalau ada dilarang di sini pasti yang lain juga akan tumbuh begitu. Jadi itu biasa saja semuanya. Ya kita hargailah, intinya kita hargai fatwa MUI," kata Sarmuji.

Di sisi lain, Kementerian Perindustrian ternyata belum pernah mengadakan pertemuan dengan para pelaku industri vape. Kondisi tersebut membuat kementerian belum memiliki informasi terperinci mengenai persoalan yang sedang dihadapi pabrik-pabrik rokok elektrik.

"Belum, belum. Kita belum pernah bertemu dengan industri vape ya, Pak Dirjen ya? Belum pernah. Jadi kita belum tahu juga persoalan-persoalan apa sebenarnya yang menimpa pabrik, kita belum tahu secara betul," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Ketetapan tersebut mencakup seluruh mata rantai peredaran, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaan rokok elektrik.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan zat terlarang. Ia menyampaikan penjelasan tersebut kepada wartawan pada Senin (9/11/2026).

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam.

Dalam ketentuan fatwa, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup penggunanya. MUI juga menyoroti sifat adiktif nikotin serta dampak negatifnya terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh.

Fatwa tersebut tidak hanya mengatur penggunaan vape, tetapi juga aktivitas produksi dan perdagangan. Penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya turut dinyatakan haram.

"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed