Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

APVI Minta Pemerintah Jaga Industri Vape Legal di Indonesia

Smallest Font
Largest Font

Keberlangsungan industri rokok elektronik di Indonesia menjadi perhatian pelaku usaha setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Dilansir dari Detik Finance, Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) meminta agar aktivitas usaha yang memenuhi ketentuan tetap mendapatkan kepastian regulasi.

Dalam fatwa tersebut, Komisi Fatwa MUI menyatakan seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari proses produksi, distribusi, perdagangan, hingga penggunaannya, berstatus haram.

Menanggapi keputusan tersebut, APVI berharap ekosistem usaha vape di Tanah Air tidak kehilangan keberlanjutannya. Organisasi ini menilai penguatan aturan perdagangan dan pengawasan distribusi dapat menjadi pendekatan yang lebih proporsional dibandingkan pemberlakuan larangan secara menyeluruh.

Menurut APVI, pengawasan terhadap industri perlu disertai pemisahan yang tegas antara aktivitas perdagangan legal dan praktik penyalahgunaan produk. Pembedaan tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penyalahgunaan rokok elektronik, termasuk pemanfaatannya dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkotika.

Ketua Umum APVI Budiyanto menjelaskan bahwa penyamaan seluruh produk vape dengan penyalahgunaan narkotika berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Kondisi tersebut juga dapat merugikan perusahaan dan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Budiyanto menyampaikan bahwa kesalahan dalam menghubungkan produk legal dengan aktivitas penyalahgunaan narkotika dapat memberikan konsekuensi terhadap pihak yang tidak terlibat dalam pelanggaran.

"Apabila produk legal terus keliru diasosiasikan dengan narkotika padahal ini penyalahgunaan, maka pelaku usaha legal yang mematuhi aturan ikut menanggung dampaknya," ujar Budiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Persoalan tersebut, menurut APVI, tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan perdagangan rokok elektrik. Ketidakjelasan batas antara kegiatan legal dan ilegal juga berpotensi memengaruhi kondisi usaha dalam jangka menengah.

Budiyanto menilai ketidakpastian regulasi dapat memberikan tekanan kepada pelaku industri yang selama ini menjalankan operasional sesuai ketentuan. Apabila persepsi yang keliru terus berkembang, dampaknya berpotensi meluas ke sejumlah sektor ekonomi.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian meliputi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja, kontribusinya terhadap penerimaan negara, serta keberlanjutan investasi. Ketiga aspek tersebut disebut sebagai bagian dari dampak yang mungkin muncul apabila aktivitas usaha legal turut terkena konsekuensi dari penyamarataan tersebut.

Budiyanto kembali mengingatkan bahwa meluasnya kesalahpahaman mengenai produk legal dan ilegal dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang lebih besar.

"Jika mispersepsi tersebut meluas, dampaknya dapat menjangkau investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara," ujar Budiyanto.

Di sisi lain, APVI berpandangan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh luasnya pembatasan yang diberlakukan. Ukuran efektivitasnya perlu dilihat dari kemampuan aturan tersebut dalam mencegah penyalahgunaan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat dalam peredaran narkotika juga menjadi aspek penting dalam penerapan kebijakan tersebut. Dengan demikian, pengawasan diarahkan pada tindakan penyalahgunaan dan pelanggaran, bukan menyamaratakan seluruh aktivitas industri.

APVI juga mendorong agar pengaturan terhadap sektor rokok elektrik yang beroperasi secara legal tetap disusun secara proporsional. Kepastian mengenai tata niaga dan pengawasan dinilai diperlukan agar pelaku usaha yang telah mengikuti ketentuan tidak menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan kegiatannya.

Upaya pengendalian penyalahgunaan narkotika dan penataan industri vape legal, menurut pandangan asosiasi tersebut, perlu berjalan tanpa saling menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Karena itu, APVI menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Sikap tersebut menjadi bagian dari respons APVI terhadap Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Asosiasi tersebut tetap menekankan pentingnya pengawasan yang ketat, penegakan aturan terhadap penyalahgunaan, serta perlindungan terhadap aktivitas usaha rokok elektronik yang dijalankan sesuai ketentuan.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed