Menperin Serap Masukan Apindo untuk Benahi Kebijakan Industri
Pemerintah berupaya memperbaiki ketepatan kebijakan industri dengan menyerap langsung persoalan yang dihadapi pelaku usaha. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menyampaikan langkah tersebut dalam pertemuan bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Senin (9/11), guna memastikan solusi pemerintah sesuai kebutuhan sektor industri, dilansir dari Detik Finance.
Sarmuji menilai pemahaman terhadap persoalan di lapangan menjadi dasar penting sebelum pemerintah menetapkan kebijakan. Menurutnya, pendekatan yang hanya mengandalkan perspektif kementerian berisiko menghasilkan solusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam mengidentifikasi persoalan dapat membuat kebijakan justru menambah beban pelaku usaha.
"Agar diagnosis terhadap persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tetapi solusinya justru tidak berkaitan dengan persoalannya. Kalau sudah begitu, seperti peribahasa, obat lebih berbahaya daripada penyakitnya," ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Sarmuji berharap komunikasi dengan kalangan industri menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan setiap sektor. Informasi langsung dari pelaku usaha dinilai dapat membantu pemerintah memahami karakteristik dan hambatan yang dihadapi masing-masing bidang industri.
"Kita berharap kalau memberikan solusi, solusi itu benar-benar merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Sebab, masalahnya kita ketahui secara tepat dan bersumber dari kalangan industri," lanjut Sarmuji.
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha. Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada pemetaan persoalan, tetapi menghasilkan mekanisme kerja sama untuk mempercepat penyelesaian hambatan industri.
Menurut Shinta, sejumlah persoalan dunia usaha melibatkan kewenangan kementerian dan lembaga lain sehingga membutuhkan koordinasi lintas instansi.
"Kita berharap sinergi yang dibangun ini bisa terus dilanjutkan. Kita juga tidak hanya menjabarkan persoalan yang dihadapi, tetapi membahas solusi dan rekomendasi yang dapat kita lakukan bersama," ujar Shinta.
Kementerian Perindustrian mencermati sejumlah tantangan yang masih dihadapi industri nasional. Persoalan tersebut mencakup persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, ongkos logistik, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia, hingga kebutuhan modernisasi teknologi.
Untuk memperkuat pasar domestik, pemerintah menjalankan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).
Sementara itu, kebutuhan energi dan bahan baku didukung melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Penguatan struktur industri dari hulu ke hilir dilakukan melalui program hilirisasi.
Modernisasi teknologi industri juga didorong melalui Making Indonesia 4.0. Selain itu, Kemenperin mengembangkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.
Untuk industri kecil dan menengah (IKM), pemerintah mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok industri besar melalui kemitraan. Adapun akses pembiayaan bagi industri padat karya diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow