Kemnaker Siapkan Pengelola Dana Pesangon Mulai 2028
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP) untuk menjamin pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Kebijakan berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ini ditargetkan mulai berjalan pada 2028, dilansir dari Detik Finance.
Melalui aturan tersebut, perusahaan diwajibkan menyiapkan dan menyetorkan dana pesangon secara terpusat kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Kewajiban ini berlaku sejak pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa perusahaan harus memperhitungkan kebutuhan pesangon sejak awal hubungan kerja.
"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026.
Menurut Indah, pengelolaan dana secara terpusat diharapkan mencegah pekerja kehilangan hak pesangon setelah terkena PHK. Ia menyoroti persoalan pembayaran pesangon yang belum terselesaikan di sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah.
"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ujar Indah.
Indah juga menyampaikan bahwa pembentukan lembaga pengelola mengikuti masa transisi yang ditetapkan dalam undang-undang. Pemerintah menargetkan sistem tersebut tersedia paling lambat pada 2028.
"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.
Selain pembentukan lembaga, perusahaan diberikan waktu untuk mendata jumlah pekerja dan menghitung kebutuhan dana pesangon sebelum melakukan penyetoran. Indah menjelaskan bahwa mekanisme DCP berbeda dengan pengelolaan dana pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang selama ini dimiliki masing-masing perusahaan.
Ia meminta pengurus dan pengelola DPLK perusahaan mulai menyesuaikan sistem pengelolaan dana karena seluruh dana pesangon harus dialihkan sesuai jadwal yang ditetapkan.
"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelas Indah.
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Sanksi administratif tersebut mencakup peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Meski demikian, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow