Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kemnaker Siapkan Dana Cadangan Pesangon Mulai 2028

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah menyiapkan sistem pengelolaan dana cadangan pesangon secara terpusat untuk menjamin pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib menyisihkan dana tersebut melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk, dengan target operasional pada 2028, dilansir dari Detik Finance.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa kewajiban perhitungan pesangon dimulai sejak pekerja berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan harus memperhitungkan kebutuhan likuiditas untuk pembayaran pesangon sejak awal hubungan kerja dan menyetorkan dana kepada lembaga pengelola yang ditetapkan pemerintah.

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," ujar Indah dalam Sosialisasi UU Nomor 27 Tahun 2026.

Indah menyebut keberadaan dana terpusat tersebut diharapkan mencegah pekerja kehilangan hak pesangon setelah terkena PHK. Ia mencontohkan persoalan pembayaran pesangon yang belum selesai di sejumlah pabrik padat karya di Jawa Tengah.

"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insyaallah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.

Menurut ketentuan yang dijelaskan Indah, masa transisi pembentukan lembaga pengelola maksimal berlangsung satu tahun. Pemerintah menargetkan lembaga tersebut sudah tersedia pada 2028.

"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.

Perusahaan juga harus melakukan pendataan jumlah pekerja serta menghitung kebutuhan dana pesangon sebelum tenggat penyetoran pada Oktober 2027. Mekanisme ini berbeda dari pengelolaan dana pensiun melalui Dana Pensiun (Dapen) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang selama ini dimiliki masing-masing perusahaan.

"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelas Indah.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Aturan teknis pelaksanaannya masih disiapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), dengan proses penyusunan yang akan melibatkan konsultasi publik dan pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

"Bagaimana concern stakeholders akan menjadi pertimbangan dalam perumusan peraturan pelaksanaan," ucap Indah.

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon. Sanksinya meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha. Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban tersebut.

Indah turut membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pengelola dana pesangon. Menurut Kemnaker, pemerintah belum mengambil keputusan mengenai lembaga yang akan menerima dan mengelola setoran perusahaan.

"Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon," ujar Indah dalam keterangan tertulis.

Ia meminta pengusaha maupun pekerja tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kemnaker menyatakan perkembangan kebijakan akan diumumkan secara resmi setelah tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan selesai.

"Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed