Kemnaker Siapkan Pengelola Terpusat Dana Pesangon
Pengelolaan dana pesangon pekerja di Indonesia akan mengalami perubahan melalui sistem penyimpanan terpusat yang diawasi pemerintah. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana menunjuk satu lembaga pemerintah sebagai pengelola dana cadangan pesangon (DCP), dengan penerapan kebijakan mulai Oktober 2027. Kebijakan tersebut mewajibkan perusahaan menyetorkan dana cadangan pesangon agar hak karyawan tetap dapat dipenuhi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Informasi ini disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, sebagaimana dilansir dari Detik Finance, Minggu (15/11/2026). Melalui mekanisme baru tersebut, dana pesangon yang sebelumnya dikelola masing-masing perusahaan nantinya akan berada di bawah pengelolaan satu lembaga yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, pengelolaan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mekanisme internal perusahaan.
Indah meminta pengelola Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang selama ini menangani dana pesangon perusahaan mulai mempersiapkan penyesuaian sebelum kebijakan diberlakukan.
"Bagi para pengurus, pengelola DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena pada Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," kata Indah. Artinya, Oktober 2027 menjadi batas waktu penting bagi perusahaan untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dana pesangon. Seluruh dana yang menjadi kewajiban perusahaan nantinya diarahkan masuk ke mekanisme DCP sesuai ketentuan yang berlaku.
Meskipun jadwal penerapan sudah disampaikan, sejumlah ketentuan operasional masih belum ditetapkan. Pemerintah masih menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Salah satu persoalan yang belum mendapatkan keputusan final berkaitan dengan dana pesangon yang telah dihimpun perusahaan sebelum undang-undang tersebut disahkan. Status dana lama ini akan ditentukan melalui ketentuan teknis yang sedang disiapkan.
Indah menjelaskan bahwa terdapat kemungkinan dana yang sebelumnya ditempatkan pada DPLK atau Dana Pensiun (Dapen) tetap berada di lembaga tersebut. Namun, opsi pemindahan seluruh dana ke lembaga pemerintah juga masih terbuka. "Bisa jadi dana-dana yang dikelola sebelum UU ini lahir tetap di DPLK, di Dapen, bisa jadi tidak perlu disetorkan, tetapi saya tidak janji.
Bisa juga nanti aturan teknisnya memerintahkan semua harus disetorkan ke lembaga pemerintah pengelola DCP ini, saya tidak tahu, belum ada arahan teknis seperti ini," terangnya. Karena belum terdapat arahan teknis yang definitif, perusahaan dan pengelola dana pensiun masih perlu menunggu penerbitan aturan pelaksana. Ketentuan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan perlakuan terhadap dana pesangon yang sudah terkumpul sebelum kebijakan baru berlaku.
Pengalaman perusahaan pailit menjadi pertimbangan
Pembentukan lembaga khusus pengelola DCP didorong oleh persoalan pemenuhan hak pekerja ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Kemnaker menilai kasus perusahaan yang tidak mampu membayar pesangon masih menjadi persoalan serius dalam hubungan industrial.
Indah mencontohkan kebangkrutan salah satu perusahaan tekstil besar di Jawa Tengah pada awal 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan hampir 11.000 pekerja menghadapi persoalan pembayaran hak pesangon setelah perusahaan dinyatakan pailit. Menurut Indah, hingga saat penyampaian keterangan tersebut, masih terdapat banyak pekerja yang belum menerima haknya.
Kondisi itu tetap menjadi perhatian meskipun perusahaan bersangkutan baru saja diputuskan untuk diambil alih oleh Danantara. "Hampir 11.000 pekerja buruhnya tidak dapat pesangon dan sampai hari ini masih banyak yang belum dapat pesangon walaupun baru kemarin memang diputuskan diambil alih oleh Danantara. Apa kita mau begitu terus?
Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pailit. Trennya sekarang kan begitu, entah pailit beneran atau sengaja dipailitkan dan ingkar membayar pesangon pekerja," ungkap Indah.
Kasus tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah ingin memastikan ketersediaan dana pesangon tidak hanya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK berlangsung. Persoalan perusahaan yang mengalami kepailitan dinilai dapat berdampak langsung terhadap kemampuan pekerja memperoleh haknya.
Pengelolaan terpusat sebagai perlindungan pekerja
Dalam penjelasannya, Indah menyebut sejumlah negara telah lebih dahulu menerapkan mekanisme pengelolaan dana pesangon. Singapura dan negara-negara Eropa menjadi contoh wilayah yang sudah memiliki lembaga untuk mengelola dana tersebut. Keberadaan sistem semacam itu dipandang sebagai bentuk perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. Pemerintah Indonesia juga ingin menerapkan pendekatan serupa melalui pembentukan lembaga pengelola DCP.
"Banyak negara sudah memiliki namanya pengelolaan dana pesangon bagi korban PHK. Kita pakai prinsip lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, tidak apa-apa terlambat yang penting kita terapkan," ucap Indah. Melalui kebijakan ini, pemerintah mengarahkan pengelolaan dana pesangon agar berlangsung secara terpusat. Pengawasan langsung oleh lembaga pemerintah diharapkan dapat memperkuat pemantauan terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan kepada pekerja.
Indah menegaskan bahwa keterlibatan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan administrasi penyimpanan dana. Pengawasan juga menjadi bagian penting untuk memastikan perlindungan terhadap pekerja apabila sewaktu-waktu mengalami PHK. "Ini dikelola secara sentralistik dan dimonitor dan dikelola oleh lembaga pemerintah.
Artinya, negara memonitor mengenai bentuk pelindungan para pekerja buruh jika nanti sesuatu hal terjadi pada dirinya," tandasnya. Dengan demikian, penerapan DCP mulai Oktober 2027 akan menempatkan lembaga pemerintah sebagai pengelola terpusat dana pesangon. Sementara itu, mekanisme pemindahan dana lama dan ketentuan operasional lainnya masih menunggu penyelesaian Peraturan Pemerintah.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow