Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kemenkeu Kaji Kenaikan PTKP 2027 dan Dampaknya

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 2027 yang diajukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kajian tersebut dilakukan untuk mengukur dampak perubahan batas penghasilan bebas pajak terhadap penerimaan negara dan manfaatnya bagi masyarakat, dilansir dari Detik Finance, Jumat (13/11/2026).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Hidayat Amir menyatakan usulan tersebut sudah diterima. Namun, pemerintah masih membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum menentukan besaran penyesuaian PTKP.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih mendalam, lebih terperinci mengenai dampak penyesuaian PTKP yang ada," ujar Hidayat Amir dalam konferensi pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Hidayat menjelaskan, batas PTKP yang berlaku saat ini mencapai Rp 4,5 juta per bulan. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang tercatat sebesar Rp 3,522 juta per bulan.

Jika menggunakan garis kemiskinan sebagai pembanding, nilai PTKP saat ini mencapai sekitar 6,72 kali lipat. Pemerintah juga mempertimbangkan posisi batas penghasilan tidak kena pajak Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara lain.

Hidayat menyebut penyesuaian PTKP perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan penerimaan negara dan manfaat kebijakan bagi masyarakat.

"Dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, posisi kita juga relatif lebih tinggi. Jika melihat PTKP dibandingkan garis kemiskinan, nilainya sudah 6,72 kali garis kemiskinan. Hal ini terus kita pertimbangkan, apakah PTKP memang seharusnya disesuaikan secara berkala. Namun, dampaknya terhadap penerimaan negara maupun manfaat bagi masyarakat perlu diperhitungkan," ujar Hidayat.

Wacana kenaikan PTKP sebelumnya mencuat pada September 2025. Saat itu, perwakilan buruh bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk membahas kemungkinan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam pertemuan tersebut mengusulkan kenaikan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya juga memastikan bahwa kenaikan batas PTKP direncanakan berlaku pada 2027. Meski demikian, kebijakan tersebut belum akan diterapkan pada Januari tahun depan.

Airlangga menjelaskan, rencana perubahan tersebut bertujuan membebaskan pekerja dengan penghasilan setara UMP dari kewajiban membayar pajak penghasilan.

"Batas PTKP baru ini kami inginkan agar pekerja yang memiliki gaji setara UMP bisa dibebaskan dari pajak," tegas Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed