DJP Temukan Penghapusan Bukti Potong Pajak Senilai Rp2,01 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menemukan indikasi penghapusan bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) oleh 475.698 wajib pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2025. Tindakan tersebut berpotensi membuat kewajiban pajak yang seharusnya kurang bayar berubah menjadi nihil, dengan nilai potensi pajak mencapai Rp2,01 triliun, dilansir dari Detik Finance.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan terdapat sekitar 3.722.959 bukti pemotongan PPh yang terindikasi dihapus dari sistem Coretax. Data tersebut menjadi dasar DJP untuk menindaklanjuti pelaporan pajak para wajib pajak yang bersangkutan.
Bimo menyampaikan jumlah wajib pajak yang masuk dalam sasaran pemeriksaan mencapai 475.698 orang. Sementara itu, nilai PPh dari keseluruhan bukti potong yang terindikasi dihapus diperkirakan mencapai Rp2,01 triliun.
"Populasi yang kami sasar itu 475.698 wajib pajak dengan bukti pemotongan yang terindikasi dihapus dari Coretax itu ada sekitar 3.722.959 di SPT Tahunan PPh pas tahun 2025. Adapun nilai PPh pada bukti pemotongan yang dihapus tersebut terindikasi potensinya sekitar Rp 2,01 triliun," kata Bimo dalam unggahan di Instagram resmi DJP, Minggu (15/11/2026).
Sebagai langkah tindak lanjut, DJP mengirimkan pemberitahuan melalui email secara massal kepada wajib pajak yang masuk dalam daftar tersebut. Mereka diminta meneliti, memverifikasi, serta mencocokkan kembali data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak 2025.
Apabila ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian data yang menyebabkan laporan pajak tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau melakukan pembetulan SPT Tahunan. Proses tersebut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Bimo menjelaskan bahwa penghapusan bukti potong dapat memengaruhi besaran kewajiban pajak yang tercatat dalam sistem. Kondisi tersebut menjadi alasan DJP mengirimkan pengingat agar wajib pajak melakukan pembetulan secara mandiri.
"SPT yang seharusnya itu kurang bayar bisa menjadi nihil atau nilai kurang bayarnya lebih kecil dari yang seharusnya terutang. Maka sebagai tindak lanjut, DJP menurunkan data dan langsung mengirimkan pesan pengingat berupa simultaneous email kepada seluruh wajib pajak yang bersangkutan supaya secara mandiri melakukan pembetulan," ujar Bimo.
Selain pemberitahuan mengenai ketidaksesuaian pelaporan pajak, DJP juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan institusi tersebut. Email resmi DJP hanya menggunakan domain @pajak.go.id dan seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.
Dalam keterangan resminya, DJP menegaskan tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi maupun mengirimkan tautan di luar situs resmi. Institusi tersebut juga tidak meminta wajib pajak menyerahkan kata sandi, kode OTP, akses berbagi layar perangkat, atau informasi rahasia lainnya.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow