Menu
Close
Peradaban.id

Fakta Membentuk Peradaban

Kemenkeu Kaji Usulan Kenaikan PTKP untuk Tahun 2027

Smallest Font
Largest Font

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji usulan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk 2027 yang diajukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kajian ini dilakukan untuk menghitung dampak perubahan batas penghasilan bebas pajak terhadap penerimaan negara dan manfaatnya bagi masyarakat.

Dilansir dari Detik Finance, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (Ditjen SEF), Hidayat Amir, menyampaikan bahwa pembahasan usulan tersebut masih berlangsung. Pemerintah belum menetapkan besaran baru PTKP karena masih membutuhkan kajian lebih mendalam.

Dalam konferensi pers APBN KITA di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026), Hidayat menjelaskan bahwa pemerintah sedang menilai berbagai konsekuensi dari penyesuaian ambang batas tersebut.

"Usulan kenaikan PTKP sudah ada dan usulannya dari Kemenko Perekonomian untuk 2027. Jadi saat ini memang kita sedang melakukan kajian lebih ketat, lebih detail mengenai dampak dari penyesuaian PTKP yang ada," ujar Hidayat Amir.

Besaran PTKP yang berlaku saat ini mencapai Rp 4,5 juta per bulan. Angka tersebut berada di atas rata-rata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp 3,522 juta per bulan.

Hidayat juga menyebut nilai PTKP Indonesia relatif tinggi jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Berdasarkan perbandingan dengan garis kemiskinan, batas penghasilan tidak kena pajak saat ini mencapai sekitar 6,72 kali lipat.

Ia menjelaskan bahwa perbandingan tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebutuhan penyesuaian PTKP secara berkala.

"Ini pun dalam perbandingan dengan beberapa negara lain, kita juga sudah relatif lebih tinggi. Kalau kita melihat dari PTKP ini dengan garis kemiskinan itu sudah 6,72 kali garis kemiskinan. Jadi, ini yang terus kita pertimbangkan, apakah PTKP ini memang seharusnya disesuaikan secara berkala, tapi perlu kita pertimbangkan dampaknya baik terhadap penerimaan maupun kepada manfaatnya bagi masyarakat," ujar Hidayat Amir.

Usulan perubahan PTKP sebelumnya juga muncul pada September 2025. Saat itu, perwakilan buruh bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan untuk membahas kemungkinan peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam pertemuan tersebut mengusulkan kenaikan PTKP dari Rp 4,5 juta menjadi Rp 7,5 juta per bulan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyampaikan bahwa kenaikan PTKP direncanakan berlaku pada 2027. Namun, kebijakan tersebut belum diterapkan pada Januari tahun berikutnya.

Airlangga menjelaskan bahwa perubahan ambang batas tersebut ditujukan untuk memberikan pembebasan pajak penghasilan kepada pekerja yang menerima upah setara UMP.

"Ini batas PTKP baru yang kita ingin supaya ini bisa untuk mereka yang gajinya UMP pajaknya kita bebaskan," ujar Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (2/10/2026).

Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed